Upaya pembaruan kerangka hukum hak asasi manusia di Indonesia menjadi perhatian mendasar seiring berkembangnya tantangan sosial, ekonomi, politik, dan hukum. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjadi fondasi perlindungan hukum selama ini telah berlaku lebih dari dua dekade. Seiring berjalannya waktu, regulasi tersebut dinilai disusun dalam konteks yang berbeda dengan kondisi sekarang. Oleh karena itu, muncul berbagai tantangan baru yang memerlukan penyesuaian regulasi agar perlindungan terhadap warga negara tetap relevan dan optimal. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau RUU HAM hadir sebagai langkah strategis untuk memperbarui norma-norma hukum, memperluas cakupan perlindungan, serta memperjelas tanggung jawab para pihak dalam penegakan hak asasi manusia.
Mantan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2017–2022, Ahmad Taufan Damanik, menggarisbawahi pentingnya langkah pembaruan ini untuk menjawab perkembangan isu yang terus berubah. Sebagai salah satu penyusun rancangan undang-undang tersebut, beliau menyatakan pada Kamis (30/7) bahwa revisi atas regulasi yang lama sangat diperlukan demi menjawab kebutuhan hukum yang ada saat ini. Berbagai isu baru yang sebelumnya tidak terakomodasi secara rinci, seperti dampak tindak pidana korupsi terhadap pemenuhan hak warga negara dan ancaman kerusakan lingkungan, kini menjadi bagian penting yang harus dimasukkan. Selain itu, draf pembaruan ini juga memberikan perhatian khusus pada perlindungan kelompok rentan, termasuk hak-hak lanjut usia dan kelompok minoritas.
