Menjelang peringatan kemerdekaan Indonesia, ruang diskusi publik kembali dihangatkan oleh refleksi kritis dari para tokoh bangsa. Dalam acara Sarasehan Kemerdekaan yang digelar di Graha Pemuda, Kompleks Gereja Katedral Jakarta pada Selasa, 11 Agustus 2026, momentum ini dimanfaatkan untuk mengevaluasi perjalanan bangsa. Di sinilah momen saat Gerakan Nurani Bangsa Ungkap Keprihatinan Jelang HUT ke-81 RI menjadi sorotan utama. Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang terdiri dari sejumlah tokoh nasional menilai bahwa bangsa Indonesia saat ini belum sepenuhnya merdeka. Untuk menyikapi keprihatinan tersebut, masyarakat dapat melakukan beberapa langkah refleksi dan aksi nyata demi menjaga arah pembangunan nasional.
Langkah pertama adalah menyeimbangkan kekuatan fisik dan moral dalam kehidupan bernegara. Halida Hatta, putri Wakil Presiden ke-1 RI Mohammad Hatta, mengingatkan bahwa bangsa ini pada awalnya dibangun dengan dua kekuatan sekaligus, yakni fisik dan moral. Menghidupkan kembali kekuatan moral ini sangat krusial, terutama ketika Sinta Nuriyah, salah satu pendiri GNB sekaligus istri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), menilai kondisi bangsa Indonesia kini tengah dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Sebagai warga negara, kita dapat memulainya dengan mengutamakan etika dan kejujuran dalam berinteraksi di lingkungan sosial maupun profesional, serta tidak mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan demi pencapaian material semata.
Persiapan Regulasi Zero ODOL 2027, Korlantas Polri Upayakan Distribusi Bahan Pokok Tetap Aman
Langkah kedua adalah mengupayakan pertaubatan dalam bernegara. Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, tidak memilih kata-kata halus dalam acara tersebut. Ia mengeluarkan satu ungkapan yang lazim terdengar di mimbar gereja, yaitu "pertaubatan", dan menarik konsep tersebut ke tataran hidup bernegara. Melakukan pertaubatan bernegara berarti ada kesediaan dari para penyelenggara negara maupun masyarakat untuk mengakui kekeliruan sistemik, memperbaiki kebijakan yang tidak berpihak pada keadilan, serta mengembalikan orientasi kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat banyak. Langkah konkretnya adalah dengan mendukung transparansi dan berani menyuarakan koreksi terhadap ketimpangan sosial di sekitar kita.
Langkah ketiga adalah ikut mengawal arah kebijakan pembangunan jangka panjang secara kritis. Salah satu isu krusial yang dibahas adalah usulan MPR RI mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), yang bertujuan membuat panduan pembangunan nasional jangka panjang yang mengikat presiden. Mantan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, mempertanyakan kejelasan bentuk hukum PPHN tersebut, apakah nantinya akan dimasukkan dalam konstitusi, TAP MPR, atau Undang-Undang. Menurutnya, masing-masing pilihan memiliki implikasi hukum yang tidak sederhana. Masyarakat perlu memperluas literasi hukum terkait wacana ini agar tidak menjadi penonton pasif dalam perumusan kebijakan yang menentukan masa depan negara.
Kemlu RI Konfirmasi Tiga ABK WNI Jadi Korban Serangan di Selat Bab Al-Mandeb
Langkah terakhir adalah mendorong kolaborasi inklusif antara lembaga negara dan elemen masyarakat sipil. GNB sendiri menegaskan sikap terbuka untuk terlibat aktif jika diajak berdiskusi secara resmi oleh MPR mengenai pembahasan PPHN tersebut. Keterbukaan dialog seperti ini menunjukkan bahwa perbaikan bangsa tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh pemerintah saja, melainkan membutuhkan masukan dari para tokoh moral dan masyarakat luas. Dengan memahami dan menerapkan langkah-langkah reflektif ini, peringatan hari kemerdekaan tidak sekadar menjadi perayaan seremonial, melainkan momentum transformasi nyata menuju Indonesia yang benar-benar merdeka lahir dan batin.
