Rincian Kasus Korupsi Asuransi Perkapalan PT Pelni dan PT Jasindo yang Menjerat Empat Tersangka

Dalam penanganan perkara ini, penyidik KPK telah menetapkan dan menahan dua orang tersangka yang pernah menduduki posisi penting di masing-masing perusahaan BUMN terkait. Tersangka pertama adalah Untung Hadi Santoa. Ia diketahui pernah menjabat sebagai Direktur Pemasaran dan Korporasi di PT Jasindo untuk periode masa jabatan mulai bulan Desember 2013 hingga Oktober 2018. Sementara itu, tersangka kedua adalah Eko Yuni Triyanto. Pada masa dugaan tindak pidana ini mulai bergulir, Eko mengemban tugas sebagai Manajer Manajemen Risiko pada Biro Enterprise Risk Management & Litbang PT Pelni untuk periode tahun 2012 sampai dengan bulan Mei 2015.

Selain menjerat mantan pejabat dari lingkungan Badan Usaha Milik Negara, penyidik KPK juga menetapkan dua orang tersangka lainnya yang berasal dari pihak perusahaan swasta. Tersangka ketiga dalam pusaran kasus asuransi perkapalan ini adalah Yohanes Priyo Iriantono. Yohanes tercatat menjabat sebagai Direktur PT Inovasi Vahana Indonesia selama periode tahun 2015 hingga 2020, yang mana periode tersebut beririsan langsung dengan waktu terjadinya dugaan tindak pidana korupsi. Adapun tersangka keempat yang turut ditahan oleh pihak berwenang adalah Zulchaibar, yang memegang jabatan sebagai Komisaris di PT Nusantara Proteksi Mandiri.

Baca Juga

KPK Laporkan 12 OTT dan Pemulihan Aset Negara Rp 229,81 Miliar pada Semester Pertama

Terkait dengan konstruksi perkara dan modus operandi, para tersangka diduga secara bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses pelaksanaan pekerjaan asuransi perkapalan milik PT Pelni. Dugaan perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan dengan cara menerapkan mekanisme penunjukan langsung kepada PT Jasindo sebagai pihak penyedia asuransi. Padahal, pekerjaan asuransi perkapalan antara kedua entitas perusahaan tersebut memiliki nilai kontrak yang sangat besar. Berdasarkan data yang dihimpun selama periode tahun 2015 hingga 2020, jumlah total nilai kontrak kerja sama asuransi perkapalan ini mencapai angka Rp263 miliar.

Dampak dari perbuatan melawan hukum berupa penunjukan langsung dan pembayaran komisi tersebut tidak hanya berimbas pada tata kelola perusahaan, tetapi juga merugikan keuangan negara secara nyata. Untuk memastikan nilai kerugian, pihak berwenang telah melibatkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam melakukan proses audit dan penghitungan yang komprehensif. Berdasarkan hasil penghitungan resmi yang telah diselesaikan oleh BPKP, kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan ini telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang mencapai jumlah Rp15,6 miliar.

Baca Juga

Penyelidikan Kasus TPPU Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah, Kejagung Periksa Tujuh Perusahaan

Proses penahanan terhadap keempat tersangka ini diawali dengan serangkaian upaya paksa setelah penyidik KPK melakukan pemeriksaan secara intensif hingga hari Kamis (30/7) malam. Setelah proses pemeriksaan rampung, para tersangka terlihat digelandang oleh petugas menuju mobil tahanan pada sekitar pukul 20.38 WIB. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa keempat tersangka tersebut akan menjalani masa penahanan untuk 20 hari pertama. Penahanan para tersangka terhitung mulai tanggal 30 Juli sampai dengan tanggal 19 Agustus 2026. Seluruh tersangka kini ditempatkan di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK guna mempermudah proses penyelesaian berkas perkara ke tahap selanjutnya.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap