Rincian dan Mekanisme Kenaikan Tunjangan Kinerja TNI dan Pegawai Kemhan Tahun 2026

Dalam sesi wawancara yang berlangsung di rangkaian kereta dalam perjalanan dari Batang menuju Jakarta pada hari Kamis (30/7), Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan utama di balik kebijakan ini. Ia menyebutkan bahwa keputusan untuk menaikkan tunjangan kinerja diambil karena besaran yang diterima oleh prajurit TNI dan pegawai Kemhan sudah tidak mengalami kenaikan selama beberapa tahun terakhir. Melalui pertimbangan tertentu, pemerintah akhirnya memberikan kebijakan untuk melakukan penyesuaian setelah sekian tahun tidak pernah ada perubahan besaran tunjangan bagi personel di lingkungan tersebut.

Lebih lanjut, Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa penyesuaian tunjangan kinerja ini tidak hanya diberlakukan secara eksklusif bagi prajurit TNI dan pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan. Pemerintah juga menaruh perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah 3T, yakni kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar. Ia menekankan bahwa dosen dan tenaga kesehatan yang mengabdikan diri di tempat-tempat yang tergolong cukup sulit tersebut juga diperhatikan mengenai tunjangan atau kesejahteraannya.

Baca Juga

Cara Memahami Alasan Kejagung Memeriksa Tan Kian dan Ferry Boboho di Kasus Febrie

Dari pihak Kementerian Pertahanan, Kepala Biro Informasi dan Pertahanan (Karo Infohan) Sekretariat Jenderal Kemhan, Brigjen Rico Ricardo, memberikan konfirmasi terkait terbitnya regulasi ini. Ia membenarkan bahwa Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden terkait penyesuaian tunjangan kinerja bagi prajurit TNI dan pegawai di lingkungan Kemhan. Rico juga memastikan bahwa pihak Kemhan telah menerima salinan peraturan tersebut dan saat ini sedang menindaklanjuti pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemhan menyambut baik kebijakan ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah atas capaian reformasi birokrasi serta peningkatan kinerja di lingkungan Kemhan dan TNI.

Terkait dengan mekanisme penetapan besaran tunjangan kinerja, Brigjen Rico Ricardo memberikan pelurusan informasi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ia menegaskan bahwa secara prinsip, besaran nilai tunjangan kinerja yang beredar sudah sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran Perpres. Namun, ia meluruskan bahwa penentuan besaran tersebut bukan diatur berdasarkan pangkat bintang empat yang disandang, melainkan ditetapkan berdasarkan jabatan yang diemban oleh masing-masing personel. Klasifikasi berdasarkan jabatan ini menjadi dasar utama dalam sistem pembagian tunjangan di struktur organisasi pertahanan.

Baca Juga

Status Hukum dan Pemeriksaan Saksi Kasus Daycare Little Aresha Yogyakarta

Berdasarkan rincian yang tertuang di dalam lampiran Peraturan Presiden tersebut, terdapat penetapan nilai tunjangan kinerja yang spesifik untuk sejumlah jabatan strategis. Untuk posisi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), tunjangan kinerja yang ditetapkan adalah sebesar Rp48.613.500 per bulan. Angka ini merupakan penyesuaian terbaru yang secara resmi menjadi pedoman bagi para pejabat di posisi kepala staf angkatan.

Sementara itu, untuk jajaran pimpinan di tingkat selanjutnya, regulasi ini juga telah menetapkan nominal yang jelas. Jabatan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad), Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal), dan Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (Wakasau) ditetapkan menerima tunjangan kinerja sebesar Rp44.874.000 per bulan. Adapun untuk pejabat dan personel lainnya di lingkungan TNI maupun Kemhan, besaran tunjangan kinerja akan disesuaikan dengan kelas jabatan masing-masing sebagaimana yang telah diatur secara rinci di dalam Peraturan Presiden.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap