Rencana Pengolahan Sampah DKI Jakarta di Legok Banten dan Transisi TPST Bantargebang

Sementara lahan di Legok difokuskan untuk menangani limbah organik, Pemprov DKI Jakarta juga telah merancang skema khusus untuk pengelolaan sampah anorganik. Sampah anorganik dari Jakarta akan diolah salah satunya melalui fasilitas pengolahan sampah yang berkonsep pada prinsip kurangi, pakai kembali, dan daur ulang, atau yang lebih dikenal dengan istilah TPS 3R (reduce, reuse, dan recycle). Hasil akhir dari serangkaian proses pengolahan material anorganik di fasilitas tersebut adalah material bahan bakar alternatif yang disebut Refuse Derived Fuel (RDF). Material bahan bakar alternatif ini kemudian akan dikirimkan untuk dimanfaatkan oleh pabrik semen.

Baca Juga

Mendagri Tito Karnavian Lapor Presiden Prabowo Terkait Maraknya Kepala Daerah Terjerat OTT KPK

Sejalan dengan pengembangan fasilitas baru, Pemprov DKI Jakarta juga akan melakukan pembenahan sistem di lokasi pembuangan yang sudah ada. Mulai tanggal 1 Agustus 2026, sistem pengelolaan di TPST Bantargebang akan beralih menggunakan metode controlled landfill secara bertahap. Langkah penerapan sistem baru ini menjadi bagian dari masa transisi pemerintah menuju penghentian praktik pembuangan sampah terbuka atau open dumping. Perubahan metode ini sekaligus bertujuan untuk memperbaiki tata kelola sampah dari wilayah Jakarta agar menjadi lebih aman bagi lingkungan sekitar dan juga masyarakat yang bermukim di dekat area pembuangan.

Penerapan sistem controlled landfill di TPST Bantargebang akan membawa perubahan signifikan dalam prosedur penanganan limbah harian. Sistem ini secara teknis mengatur penempatan dan pemadatan sampah agar tumpukannya menjadi jauh lebih tertata dibandingkan metode pembuangan terbuka. Tumpukan sampah yang telah dipadatkan tersebut kemudian akan ditutup secara berkala menggunakan material tertentu. Penutupan rutin ini dirancang untuk memberikan berbagai manfaat perlindungan, seperti mengurangi bau tidak sedap, menekan risiko terjadinya kebakaran, meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan, serta mengurangi potensi bencana longsor pada gunungan sampah.

Baca Juga

Prosedur Hukum dan Penanganan Sanksi Disiplin Kasus Dugaan Pencabulan oleh Guru SD di Buleleng

Seluruh rencana perbaikan tata kelola ini berpedoman pada sebuah peta jalan yang diberi nama Pengelolaan Sampah Jakarta 100 Persen Terkelola. Peta jalan strategis tersebut disusun secara bersama-sama oleh Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Lingkungan Hidup. Berdasarkan data evaluasi tata kelola pada kuartal kedua tahun 2026, praktik open dumping atau pembuangan terbuka tercatat masih sangat mendominasi pengelolaan sampah di kawasan TPST Bantargebang dengan porsi yang mencapai 72,56 persen. Adapun volume sampah yang berhasil diolah melalui berbagai fasilitas baru pada periode tersebut baru menyentuh angka 7,59 persen.

Untuk mengatasi dominasi pembuangan terbuka tersebut, pemerintah telah menetapkan target perbaikan yang terukur pada paruh kedua tahun yang sama. Memasuki kuartal ketiga dan keempat tahun 2026, porsi praktik open dumping di TPST Bantargebang ditargetkan dapat turun secara signifikan menjadi 50,34 persen. Pada saat yang sama, penerapan sistem controlled landfill ditargetkan sudah bisa mencapai porsi 8,39 persen dari total pengelolaan. Sementara itu, kapasitas pengolahan sampah melalui berbagai fasilitas penunjang ditargetkan mengalami peningkatan yang pesat hingga mencapai angka 20,28 persen pada akhir tahun tersebut.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap