Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara tegas membantah tudingan yang menyebutkan bahwa Indonesia telah menjadi jalur transshipment atau pengalihan barang-barang asal China untuk masuk ke pasar Amerika Serikat (AS). Bantahan resmi ini disampaikan oleh Airlangga saat memberikan keterangan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2026. Pemerintah Indonesia memandang perlu untuk meluruskan informasi tersebut agar tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai aktivitas perdagangan internasional yang dilakukan oleh Indonesia.
Tudingan yang dibantah oleh pemerintah tersebut bersumber dari sebuah laporan resmi berjudul "The Great Transshipment Scam". Laporan ini diterbitkan secara khusus oleh Office of Trade and Manufacturing Policy yang berada di bawah naungan Gedung Putih, Amerika Serikat. Di dalam laporan tersebut, Indonesia dikategorikan ke dalam kelompok Tier 2. Indonesia tidak sendirian di dalam kategori ini, melainkan dikelompokkan bersama dengan negara-negara lain seperti Brasil, Malaysia, Thailand, Turki, dan Vietnam. Negara-negara yang masuk dalam kelompok Tier 2 dinilai memiliki integrasi ekonomi yang kuat dengan China dan dianggap berisiko menjadi jalur transshipment barang-barang China menuju Amerika Serikat.
Menanggapi publikasi laporan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kekecewaannya karena proses penyusunan kajian tersebut tidak melibatkan pihak Indonesia. Airlangga menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak pernah terlibat sama sekali ataupun diberi tahu mengenai adanya studi tersebut sebelumnya. Ketiadaan komunikasi dan konfirmasi ini membuat pemerintah Indonesia merasa perlu memberikan klarifikasi mengenai kondisi riil industri dan perdagangan di dalam negeri, khususnya yang dituduhkan di dalam laporan tersebut.
Satu Abad Panas Bumi di Indonesia dan Dampaknya bagi Ekonomi Nasional
Salah satu poin penting yang disoroti dalam laporan "The Great Transshipment Scam" adalah tuduhan mengenai pemanfaatan jalur Bekasi-Batam sebagai rute pengalihan barang. Airlangga memaparkan fakta bahwa kawasan industri di wilayah Batam dan Bekasi bukanlah kawasan baru, melainkan sudah ada dan beroperasi sejak tahun 1990-an. Selain itu, pemerintah memastikan bahwa aktivitas industri berbasis plastik yang beroperasi di kawasan Batam dan Bekasi sama sekali tidak menunjukkan adanya pola pengalihan barang atau transshipment dari negara lain ke Amerika Serikat.
Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan karakteristik dari pelaku usaha di sektor tersebut untuk mematahkan tuduhan yang ada. Mayoritas perusahaan yang bergerak pada industri kemasan atau packaging berbahan plastik di wilayah-wilayah tersebut merupakan perusahaan nasional. Selain itu, pasokan untuk kebutuhan bahan baku plastik di Indonesia juga sudah dapat dipenuhi secara mandiri dari dalam negeri. Hal ini menunjukkan bahwa industri plastik nasional memiliki kemandirian yang tinggi dan tidak bergantung pada pasokan impor yang bertujuan untuk dialihkan kembali ke negara lain.
Airlangga Tepis Tudingan AS soal Indonesia Bantu China Hindari Tarif Lewat Transhipment
Kemandirian bahan baku industri plastik di Indonesia didukung oleh keberadaan produsen bahan baku plastik lokal yang berskala besar, seperti PT Chandra Asri Pacific Tbk dan Lotte Chemical. Produk-produk plastik serta kemasan yang dihasilkan oleh industri dalam negeri ini pada kenyataannya sebagian besar digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Jika ada yang diekspor, produk-produk tersebut dikirimkan ke negara-negara sekitar di kawasan
