Kondisi udara di DKI Jakarta kerap menjadi perhatian masyarakat karena dampaknya terhadap kenyamanan hidup sehari-hari. Untuk mengatasi masalah ini secara efektif, penting bagi publik dan pembuat kebijakan untuk memahami dari mana sumber pencemaran tersebut berasal. Berdasarkan hasil penelitian ilmiah terbaru yang dirilis, terdapat data konkret mengenai kontributor utama emisi di ibu kota. Hasil penelitian ini dapat menjadi panduan dalam menentukan langkah taktis guna memperbaiki kualitas udara secara bertahap.
Merujuk pada laporan ilmiah yang ada, Studi ITB: Polusi Udara Jakarta Terbanyak Disumbang dari Transportasi mengonfirmasi bahwa mayoritas pencemaran di ibu kota berasal dari mobilitas kendaraan. Penelitian dengan tajuk Source Apportionment PM2.5 di Jakarta ini dilaksanakan oleh tim peneliti Kelompok Keahlian Pengelolaan Udara dan Limbah Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB. Prof. Ir. Puji Lestari, Ph.D., selaku pemimpin penelitian yang didukung oleh Yayasan Visi Indonesia Raya Emisi Nol Bersih, menjelaskan bahwa penyumbang emisi tertinggi setelah transportasi adalah sektor industri, pembakaran sampah, dan aktivitas konstruksi.
Strategi Pemerintah Mempercepat Kebijakan Prioritas demi Pertumbuhan Ekonomi
Untuk mengetahui langkah penanganan yang tepat, masyarakat dan pemerintah perlu memahami komposisi penyumbang partikel halus atau PM2.5 terbesar di Jakarta. Berdasarkan pemaparan pada Kamis, 20 Agustus, penyumbang terbesar pertama adalah kendaraan bermesin diesel dengan porsi 32,4 persen, disusul kendaraan berbahan bakar bensin sebesar 26,9 persen, dan polutan jenis secondary sulfate sebesar 20,3 persen. Partikel secondary sulfate ini terbentuk di atmosfer dari gas pencemar seperti sulfur dioksida yang berasal dari industri, pembangkit listrik, transportasi, hingga pelabuhan. Ketiga sumber tersebut secara gabungan mendominasi pembentukan polusi hingga 79,6 persen. Tingginya paparan PM2.5 yang berukuran kurang dari 2,5 mikrometer ini sangat berbahaya karena dapat menembus saluran pernapasan dalam dan memicu asma, infeksi saluran pernapasan akut, kanker paru-paru, hingga kematian.
Selain bersumber dari aktivitas lokal, studi tersebut juga menemukan adanya pergerakan polutan lintas batas dari kawasan industri di daerah penyangga yang masuk menyelimuti ibu kota. Menghadapi fenomena ini, Puji merekomendasikan beberapa cara untuk mengatasi krisis kualitas udara. Pemerintah disarankan segera memberlakukan standar bahan bakar yang lebih ketat, mempercepat transisi ke kendaraan rendah emisi berstandar Euro IV dan kendaraan listrik, serta mewajibkan penggunaan perangkat penyaring partikel diesel pada truk dan bus. Langkah lainnya mencakup peningkatan kepatuhan uji emisi, peremajaan armada, serta perluasan integrasi transportasi publik, mengingat Jakarta tidak bisa bekerja sendirian dalam menanggulangi persoalan ini.
Langkah PNM dan Danantara Memperkuat Tata Kelola bagi 23,1 Juta Pengusaha Ultra Mikro
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, turut menjelaskan bagaimana penanganan polusi udara memerlukan koordinasi lintas wilayah, terutama di kawasan aglomerasi. Ia menegaskan bahwa upaya perbaikan transportasi umum dan transisi ke kendaraan listrik di dalam kota tidak akan sepenuhnya menuntaskan masalah apabila daerah penyangga masih mengizinkan industri dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap beroperasi menggunakan batu bara. Pramono mencontohkan keberadaan PLTU Suralaya di Banten sebagai salah satu sumber utama pencemaran regional. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah pusat dapat membantu menjembatani koordinasi agar kebijakan penanggulangan polusi dapat berjalan selaras dan efektif.
