Lemahnya Literasi Media Sosial di Balik Sikap Nirempati Tenaga Kesehatan

Bagaimana sikap resmi Kementerian Kesehatan RI terhadap tindakan para tenaga kesehatan tersebut?

Kementerian Kesehatan RI melalui Kepala Biro Komunikasi Aji Muhawarman menyampaikan penyesalan yang mendalam atas beredarnya komentar-komentar yang tidak pantas tersebut. Pemerintah sangat menyayangkan sikap sebagian tenaga medis dan tenaga kesehatan yang terkesan tidak peka dan nirempati terhadap penderitaan pasien maupun keluarga yang ditinggalkan. Sebagai respons cepat, Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan segala bentuk dugaan pelanggaran etik atau disiplin profesi ke Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) agar dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Mengapa tenaga profesional seperti nakes bisa bersikap tidak berempati di ruang digital?

Baca Juga

Aceh Barat Usulkan Pembangunan Tiga Kampung Nelayan Merah Putih ke KKP

Menurut penjelasan Farabi Ferdiansah, seorang dosen dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, fenomena ini berkaitan erat dengan Online Disinhibition Effect. Istilah psikologi komunikasi ini menggambarkan suatu kondisi ketika seseorang menjadi jauh lebih berani dalam mengekspresikan emosi, kemarahan, atau pendapat pribadi di media sosial dibandingkan saat mereka harus berinteraksi secara tatap muka langsung di dunia nyata. Hilangnya sekat fisik membuat sebagian orang kerap melupakan etika profesi yang melekat pada diri mereka.

Bagaimana para ahli komunikasi digital menilai cara masyarakat kita menggunakan media sosial?

Praktisi sekaligus Akademisi Komunikasi Digital, Afgiansyah, menyoroti adanya kesalahan mendasar dalam cara masyarakat memandang media sosial. Banyak individu yang memperlakukan platform jejaring sosial seolah-olah sebagai buku harian pribadi yang bebas digunakan untuk menumpahkan segala kekesalan dan emosi sesaat. Padahal, dampak dari setiap unggahan digital tersebut bersifat publik dan memiliki jangkauan yang sangat luas. Afgiansyah juga menambahkan bahwa budaya komunikasi masyarakat Indonesia secara umum sebenarnya cenderung tidak langsung atau indirect. Namun, karakteristik media sosial sering kali mengikis budaya komunikasi tersebut, sehingga mendorong perilaku yang lebih frontal dan kurang terkontrol.

Mengapa literasi digital saja dianggap tidak cukup untuk mencegah masalah ini?

Farabi Ferdiansah mengingatkan bahwa pemahaman tentang teknologi tidak boleh hanya berhenti pada aspek operasional. Literasi digital tidak bisa direduksi sekadar pada kecakapan teknis atau digital skills serta aspek keamanan digital atau digital security saja. Upaya peningkatan literasi ini mutlak harus ditopang secara kuat oleh etika digital (digital ethics) dan budaya digital (digital culture). Tanpa adanya fondasi etika dan budaya yang kokoh, kecanggihan teknologi justru berpotensi disalahgunakan untuk hal-hal yang merugikan kemanusiaan dan merusak reputasi profesi.

Baca Juga

Polisi Ungkap Penyebab Kematian Dokter PPDS Alex Cristo Loris di Siak

Langkah apa yang perlu segera diambil oleh institusi kesehatan dan asosiasi profesi?

Guna memutus rantai perilaku nirempati ini, Afgiansyah mendesak adanya langkah konkret dari pihak-pihak yang menaungi para pekerja medis. Asosiasi profesi beserta pihak manajemen rumah sakit dituntut untuk secara aktif memberikan edukasi dan literasi media yang memadai bagi seluruh tenaga kesehatan. Pelatihan ini penting agar para nakes memahami batasan-batasan etis yang harus dijaga, baik dalam kapasitas sebagai individu maupun sebagai representasi dari profesi medis yang mulia saat beraktivitas di ruang siber.

Ke mana masyarakat dapat mengadukan jika menemukan pelanggaran serupa di masa mendatang?

Kementerian Kesehatan RI telah menetapkan saluran resmi untuk menangani keluhan terkait profesionalisme tenaga medis. Jika masyarakat menemukan atau mencurigai adanya pelanggaran kode etik maupun disiplin profesi oleh tenaga kesehatan di media sosial, mereka diimbau untuk segera menyampaikannya melalui mekanisme pengaduan resmi yang dikelola oleh Konsil Kesehatan Indonesia (KKI). Langkah pengaduan ini penting untuk menjaga standar pelayanan kesehatan nasional dan memastikan bahwa asas empati tetap dijunjung tinggi oleh setiap praktisi medis di Indonesia.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap