Rencana perjalanan ibadah ke Tanah Suci untuk tahun 2027 kini mulai menjadi sorotan publik seiring dengan munculnya usulan penyesuaian anggaran dari pihak pemerintah. Kementerian Haji dan Umrah telah mengajukan usulan kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk musim haji tahun 2027 mendatang. Kenaikan yang diusulkan oleh pihak kementerian ini mencapai angka hingga 15 persen dari biaya sebelumnya. Jika usulan penyesuaian anggaran tersebut dikabulkan oleh pihak otoritas terkait, maka setiap jemaah nantinya akan dikenakan biaya perjalanan ibadah haji sebesar Rp 42.936.068,81.
Secara keseluruhan, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH tahun 2027 berada di angka Rp 107.340.172,02 untuk setiap jemaah. Dari total nominal tersebut, skema pembiayaan dibagi menjadi dua komponen utama. Komponen pertama adalah biaya yang dibayarkan langsung oleh jemaah sebesar 40 persen. Sementara itu, sisa 60 persen atau sebesar Rp 64.404.103,21 akan ditutupi melalui nilai manfaat yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Sebagai perbandingan, pada tahun 2026 BPIH ditetapkan sebesar Rp 87.409.365 dengan komposisi 62 persen ditanggung jemaah dan 38 persen dari nilai manfaat.
Krisis Logistik Pascagempa NTT, Ratusan Pengungsi di Posko Satar Kampas Kekurangan Bahan Pangan dan Air Bersih
Menteri Haji dan Umrah, Irfan Yusuf, menjelaskan bahwa usulan kenaikan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor eksternal. Salah satu pemicu utamanya adalah lonjakan harga bahan bakar minyak dunia dan avtur yang berdampak langsung pada biaya penerbangan. Anggaran penerbangan diusulkan naik menjadi Rp 40.529.919 dari yang sebelumnya bernilai Rp 32.012.885. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat serta dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah juga turut memberikan tekanan pada harga minyak global dan komponen transportasi udara.
Selain faktor transportasi, kebijakan dari otoritas Arab Saudi juga memengaruhi struktur biaya haji tahun 2027. Pemerintah Arab Saudi diketahui telah menghapus fasilitas layanan kelas D, sehingga jemaah asal Indonesia secara otomatis harus beralih ke layanan kelas C yang memiliki standar harga berbeda. Menteri yang akrab disapa Gus Irfan tersebut menegaskan bahwa peralihan ini otomatis mengubah harga, namun ia berkomitmen akan ada peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah di kelas C. Dalam menyusun rancangan ini, pemerintah juga menggunakan asumsi nilai tukar rupiah sebesar Rp 17.500 per dolar Amerika Serikat dan Rp 4.666,67 per riyal Saudi, dengan biaya hidup jemaah yang tetap dipertahankan sebesar 750 riyal Saudi.
Cara Mewujudkan Kemerdekaan yang Lebih Hakiki pada Peringatan HUT ke-81 RI
Usulan penyesuaian BPIH ini masih bersifat rancangan awal dan belum menjadi keputusan final. Kementerian Haji dan Umrah berencana untuk mendiskusikan rincian anggaran ini lebih lanjut bersama anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia di dalam Panitia Kerja BPIH. Pembahasan bersama wakil rakyat tersebut diharapkan dapat berjalan sesuai dengan jadwal penyelenggaraan ibadah haji yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, sembari tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas layanan bagi para calon jemaah.
