Cara Memahami Proses Pengawasan Melekat Anggota Kepolisian Melalui Pemeriksaan Kasat Narkoba Tangsel

Langkah kedua adalah mengidentifikasi status hukum dari personel yang diperiksa oleh fungsi pengawasan. Sangat penting bagi publik untuk memahami bahwa pemeriksaan oleh Bidpropam tidak serta-merta menunjukkan bahwa pimpinan tersebut ikut melakukan kejahatan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto telah menegaskan kembali bahwa AKP Pardiman tidak terlibat dalam perkara yang menjerat dua tersangka dengan inisial MR dan DD. Status AKP Pardiman dalam pemeriksaan ini murni sebagai saksi, sekaligus sebagai pihak yang dimintai pertanggungjawaban terkait fungsi pengawasan terhadap anak buahnya yang diduga melakukan pelanggaran di lapangan.

Baca Juga

Hasil Operasi Berantas Jaya 2026, Ratusan Pelaku Curanmor Ditangkap, Mayoritas Usia Produktif

Langkah ketiga adalah menganalisis fokus pemeriksaan yang dilakukan oleh Bidpropam. Bidpropam Polda Metro Jaya secara khusus mendalami tanggung jawab AKP Pardiman sebagai pimpinan di Satresnarkoba Polres Tangerang Selatan terkait dengan pelaksanaan pengawasan melekat. Penyelidikan ini difokuskan untuk mengetahui apakah ada kelalaian dalam mengawasi anggota yang diduga melakukan pelanggaran, baik yang masuk dalam kategori pelanggaran kode etik profesi maupun pelanggaran pidana. Evaluasi ini menjadi bagian penting dari penegakan disiplin agar setiap pimpinan unit kerja selalu aktif memantau aktivitas anggotanya secara berkala.

Langkah keempat adalah melihat pentingnya koordinasi antar-instansi atau antar-direktorat dalam proses klarifikasi perkara. Dalam penanganan kasus ini, Polda Metro Jaya telah berkoordinasi secara intensif dengan Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri. Hasil koordinasi ini menghasilkan klarifikasi resmi dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri yang menyatakan bahwa Kasat Resnarkoba Polres Tangerang Selatan tersebut memang tidak terlibat dalam perkara penyalahgunaan yang menjerat tersangka MR dan DD. Koordinasi ini memastikan bahwa proses evaluasi berjalan secara transparan, objektif, dan berbasis data yang akurat dari berbagai tingkat kewenangan di kepolisian.

Baca Juga

KPK Tegaskan Pemanggilan Menteri Kehutanan Raja Juli Bergantung pada Kecukupan Alat Bukti

Langkah kelima adalah memantau kelanjutan proses pemeriksaan untuk melihat status akhir dari personel yang diperiksa. Hingga kini, AKP Pardiman masih berstatus sebagai saksi dalam proses pendalaman perkara yang melibatkan tersangka MR dan DD. Melalui pemahaman langkah-langkah di atas, masyarakat dapat melihat bahwa pemeriksaan terhadap seorang perwira kepolisian terkait pengawasan melekat merupakan prosedur standar yang wajib dijalankan. Hal ini dilakukan demi menjaga profesionalisme institusi kepolisian, sekaligus memastikan bahwa setiap pimpinan mempertanggungjawabkan secara penuh atas tindakan anggotanya selama bertugas di lapangan.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap