Pemeriksaan Tematik BPK untuk Mengawal Program Ketahanan Energi Nasional

Ketua BPK Isma Yatun menegaskan bahwa energi adalah penopang utama dalam struktur pembangunan nasional. Sektor ini memiliki peran krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, memastikan keberlangsungan industri, memperlancar sistem transportasi, menopang sektor pertanian, mendukung pelayanan publik, hingga bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas. Oleh karena itu, BPK memiliki komitmen penuh untuk mengawal tata kelola pengelolaan sektor energi agar dapat berlangsung secara akuntabel dan transparan. Melalui pengawasan yang terukur, manfaat dari ketahanan energi diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan tematik nasional ini, BPK menerapkan pendekatan ekosistem atau yang dikenal dengan istilah cross-cutting audit. Pendekatan ini memandang seluruh pihak dan pelaku di dalam rantai nilai energi sebagai satu kesatuan utuh yang saling terhubung satu sama lain. Menurut Isma Yatun, melalui metode ini, BPK tidak hanya sekadar ingin mengetahui apa yang sedang terjadi di lapangan, tetapi juga berupaya memahami secara mendalam akar permasalahan yang ada. Selain itu, pendekatan ekosistem ini dirancang untuk memetakan berbagai risiko yang berkembang sekaligus merumuskan perbaikan yang diperlukan agar sistem tata kelola energi nasional dapat berjalan jauh lebih efektif.

Baca Juga

Pelatihan Calon Manajer Koperasi Desa dan Kampung Nelayan Telan Anggaran Rp 1 Triliun

Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Ketua BPK Budi Prijono menekankan pentingnya pemahaman yang komprehensif terhadap ekosistem energi nasional. Pemahaman yang utuh ini sangat diperlukan agar seluruh tahapan, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga tahapan pengawasan pembangunan ketahanan energi, benar-benar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menyatakan bahwa kehadiran BPK bertujuan untuk memastikan seluruh kebijakan, program, alokasi anggaran, serta sumber daya milik negara dikelola secara akuntabel, efisien, dan efektif. Pengelolaan yang baik diyakini akan bermuara pada pemberian manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan publik.

Sebagai tahapan krusial dalam menyiapkan pemeriksaan tematik nasional tersebut, BPK secara aktif melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang tersebar di seluruh rantai ekosistem energi. Keterlibatan ini mencakup para pembuat kebijakan di tingkat pusat hingga para pelaksana teknis di lapangan. Sebagai bentuk nyata dari koordinasi tersebut, BPK telah menggelar serangkaian pertemuan yang terdiri dari Pra Rapat Koordinasi (Pra Rakor) dan Rapat Koordinasi (Rakor). Kegiatan ini diselenggarakan selama dua hari, yakni pada tanggal 29 hingga 30 Juli 2026, bertempat di Kantor Pusat BPK.

Rangkaian koordinasi tersebut kemudian dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi utama BPK yang diselenggarakan pada hari Jumat, 31 Juli 2026. Pertemuan puncak ini mengusung tema "BPK Bermartabat dan Bermanfaat, BPK Mendukung Program Ketahanan Energi". Selain dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua BPK, forum penting ini juga diikuti secara langsung oleh jajaran Anggota BPK. Para pimpinan yang hadir meliputi Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana, Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing, Anggota III BPK Akhsanul Khaq, Anggota VI BPK Fathan Subchi, serta Anggota VII BPK Slamet Edy Purnomo. Turut hadir pula para pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan BPK.

Baca Juga

Hakim Langgar Etik Meningkat 100 Persen, Sahroni Dorong Mutasi Besar-besaran ke Daerah

Pertemuan koordinasi ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting lintas sektoral guna memastikan keselarasan langkah dalam pemeriksaan tematik. Dari unsur legislatif dan pemerintahan, hadir Wakil Ketua Komisi XII DPR Sugeng Suparwoto serta Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy. Sektor investasi dan riset diwakili oleh CEO BPI Danantara Rosan Roeslani, Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara Pandu Sjahrir, serta Kepala BRIN Arif Satria. Sementara itu, dari sektor operasional energi nasional, turut berpartisipasi Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Unggul Priyanto, Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Yudhiawan, dan Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza.

Guna menyukseskan pelaksanaan pemeriksaan tematik nasional di sektor energi ini, BPK mengerahkan sumber daya terbaik yang dimiliki oleh lembaga. Langkah ini diiringi dengan upaya memperkuat kolaborasi lintas satuan kerja serta membangun pemahaman yang menyeluruh terhadap kompleksitas ekosistem energi nasional. Melalui serangkaian tahapan pemeriksaan yang komprehensif dan terkoordinasi ini, BPK berharap dapat menghasilkan rumusan rekomendasi yang relevan dan implementatif. Rekomendasi tersebut pada akhirnya diharapkan mampu memberikan dampak nyata dan positif terhadap upaya perbaikan tata kelola energi di seluruh wilayah Indonesia.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap