Pemerintah terus mematangkan langkah pemulihan pascabencana di Provinsi Aceh, khususnya pada sektor-sektor vital penopang pangan. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Banda Aceh pada Jumat, 7 Agustus 2026. Pertemuan ini difokuskan pada langkah percepatan pemulihan sektor pertanian, sistem pengairan, serta Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah tersebut. Kepala Posko Wilayah Satgas PRR, Safrizal Zakaria Ali, menyampaikan sejumlah tindak lanjut penting, yang juga selaras dengan komitmen Kepala Satgas PRR, Tito Karnavian, untuk mengawal fungsi fasilitasi dan pengawasan secara ketat.
Hingga Rabu, 5 Agustus 2026, Kementerian Pertanian mencatat bahwa pengerjaan Dokumen Rancangan Teknis/Survei, Investigasi, dan Desain (DRT/SID) telah mencapai 39.409 hektare. Angka tersebut setara dengan 75 persen dari total target yang ditetapkan sebesar 52.394 hektare. Di sisi lain, realisasi fisik konstruksi untuk pemulihan lahan secara keseluruhan baru berjalan pada area seluas 16.780 hektare atau sekitar 32 persen. Beberapa wilayah seperti Pidie Jaya, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, dan Kota Langsa telah merampungkan 100 persen kontrak kegiatan pemulihan lahan, namun realisasi konstruksi gabungan di empat daerah tersebut saat ini masih berada di kisaran 18 persen.
Peran Pegadaian sebagai Penyedia Aset Dasar ETF Emas di Indonesia
Tantangan di lapangan cukup bervariasi dan membutuhkan penanganan spesifik berdasarkan tingkat kerusakan. Di Aceh Utara, kerusakan lahan pertanian tergolong masif dengan rincian sawah rusak berat mencapai 4.679 hektare, rusak sedang 6.447 hektare, dan rusak ringan 7.189 hektare. Sebagian lahan yang rusak berat dilaporkan tertimbun lumpur setinggi 1,5 hingga 2 meter hingga mengubah struktur tanah asli. Kondisi berbeda terlihat di Pidie Jaya yang mencatat 1.507 hektare lahan terdampak, dengan 312 hektare di antaranya yang berkategori rusak ringan telah berhasil ditangani. Sementara itu, di Gayo Lues, pemulihan sawah rusak ringan sudah mencapai 98 persen, namun sekitar 1.208 hektare lahan berkategori rusak berat masih belum bisa dikerjakan karena menunggu petunjuk pelaksanaan resmi. Di wilayah lain, Aceh Besar melaporkan sekitar 2.000 hektare sawah di 19 kecamatan mengalami kekeringan. Dari target pemulihan tahap pertama sebesar 2.303 hektare di Aceh Besar, optimalisasi lahan baru terealisasi 1.087 hektare atau sekitar 47,20 persen.
Meskipun terdapat sejumlah kendala administratif dan geografis, beberapa daerah menunjukkan perkembangan positif yang signifikan. Kabupaten Bireuen telah menyelesaikan rehabilitasi sedang pada 677 hektare sawah serta menuntaskan optimalisasi lahan seluas 1.943 hektare. Di Aceh Barat, progres optimalisasi lahan sawah terdampak yang melibatkan 96 kelompok tani di delapan kecamatan telah menyentuh angka 75 persen, didukung dengan selesainya rehabilitasi jaringan irigasi tersier di 14 titik secara penuh. Untuk Aceh Timur, proses pemulihan sawah tahap pertama seluas 1.770 hektare yang dikerjakan oleh TNI juga telah selesai dilaksanakan. Sebaliknya, Kota Langsa masih mencatat progres lambat dengan optimalisasi lahan yang baru mencapai 16,32 persen.
Kemensos dan Komnas HAM Berkolaborasi Tangani Pengungsi Konflik Papua Tengah
Untuk mendukung keberlanjutan usaha tani, Kementerian Pertanian telah mendistribusikan bantuan benih padi pascabencana untuk lahan seluas 26.177 hektare dengan nilai mencapai Rp 9,67 miliar. Dari total bantuan tersebut, aktivitas penanaman kembali telah berjalan di atas lahan seluas 10.416 hektare. Selain itu, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja tambahan senilai Rp 328,08 miliar yang dikhususkan untuk memulihkan 15.718 hektare sektor perkebunan di delapan kabupaten. Sinergi ini diperkuat oleh kinerja Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I yang mencatatkan progres penanganan tanggap darurat infrastruktur sungai dan irigasi hingga 87,42 persen.
