Penanganan Korban Kekerasan Seksual Belum Maksimal, LPSK Luncurkan Program Dana Bantuan

Data menunjukkan bahwa urgensi penanganan kekerasan seksual di Indonesia bukanlah perkara kecil. Berdasarkan catatan yang ada, jumlah korban kekerasan seksual di Indonesia telah mencapai angka 3.691 orang sepanjang tahun 2025. Angka yang cukup besar ini menuntut adanya penanganan yang cepat, tepat, dan menyeluruh. Namun, pada kenyataannya, proses pemulihan, perlindungan, serta pemberian bantuan hukum dan psikologis bagi para korban sering kali terbentur oleh keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh lembaga-lembaga pelaksana di lapangan. Ketiadaan dana yang memadai membuat banyak program pemulihan korban tidak dapat berjalan secara berkelanjutan, sehingga hak-hak korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan trauma sering kali terabaikan atau tidak terpenuhi secara utuh.

Dalam pandangan Sufmi Dasco Ahmad, intervensi negara merupakan faktor kunci yang sangat penting dalam keberhasilan penanganan kasus kekerasan seksual. Negara tidak boleh hanya hadir dalam bentuk regulasi di atas kertas, melainkan harus terlibat aktif secara nyata melalui penyediaan fasilitas, sumber daya manusia, dan yang paling krusial adalah alokasi dana yang memadai. Tanpa adanya intervensi finansial yang kuat dari negara, upaya penegakan hukum dan pemulihan korban TPKS akan terus mengalami ketimpangan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah terobosan sistematis guna menggalang dukungan finansial yang tidak hanya bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara yang bersifat rutin, melainkan melalui skema pendanaan alternatif yang lebih fleksibel dan berkelanjutan.

Baca Juga

Ekosistem Usaha Bulion Indonesia Kelola Lebih dari 150 Ton Emas pada Paruh Pertama 2026

Menjawab tantangan tersebut, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengambil langkah progresif dengan meluncurkan sebuah program inovatif yang dinamakan Dana Bantuan Korban (DBK) "Saraya Baruna Ananta". Peluncuran program DBK ini dilaksanakan secara resmi pada hari Jumat (7/8) bertempat di Hotel Tribrata, Jakarta Selatan. Program ini dirancang khusus untuk menjadi wadah pengumpulan dan penyaluran dana bantuan bagi para korban kejahatan, khususnya korban kekerasan seksual yang membutuhkan penanganan segera namun terkendala biaya. Kehadiran program "Saraya Baruna Ananta" ini diharapkan mampu menjembatani jurang pemisah antara kebutuhan riil korban di lapangan dengan keterbatasan dana operasional yang selama ini dihadapi oleh LPSK.

Peluncuran program ini langsung mendapatkan respons positif yang luar biasa dari berbagai pihak yang hadir dalam acara tersebut. Bukti nyata dari antusiasme dan komitmen bersama ini terlihat dari jumlah dana yang berhasil dikumpulkan dalam waktu yang sangat singkat. Hanya dalam kurun waktu 10 menit saja selama acara berlangsung, dana yang terkumpul untuk Dana Bantuan Abadi (Endowment Fund) sukses mencapai angka Rp 201 miliar. Pengumpulan dana yang instan dan masif ini menunjukkan bahwa ada kepedulian yang besar dari berbagai sektor untuk mendukung penanganan korban kekerasan seksual, asalkan difasilitasi dengan wadah yang transparan dan kredibel seperti yang diinisiasi oleh LPSK ini.

Baca Juga

Aturan OJK Terkait Penggunaan Kecerdasan Buatan untuk Analisis Kredit Pinjaman Daring

Meskipun perolehan awal sebesar Rp 201 miliar tersebut merupakan pencapaian yang sangat baik, perjalanan untuk memenuhi kebutuhan ideal pendanaan masih cukup panjang. Dana yang terkumpul dalam waktu 10 menit tersebut baru mencakup sekitar 20 persen dari total target pengumpulan Dana Bantuan Abadi yang dicanangkan, yaitu sebesar Rp 1 triliun. Angka Rp 1 triliun ini ditetapkan sebagai target agar dana abadi yang terbentuk nantinya benar-benar mandiri dan mampu menghasilkan nilai manfaat yang cukup untuk membiayai perlindungan serta pemulihan korban secara jangka panjang tanpa perlu khawatir kehabisan modal utama. Upaya pengumpulan sisa target dana sebesar 80 persen berikutnya tentu memerlukan kerja keras berkelanjutan serta kolaborasi yang lebih luas dari seluruh pemangku kepentingan di Indonesia.

Melalui peluncuran program "Saraya Baruna Ananta" dan pengumpulan dana awal ini, diharapkan masalah klasik berupa kurangnya pendanaan yang dikeluhkan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dapat segera teratasi secara bertahap. Penanganan korban kekerasan seksual di Indonesia ke depan diharapkan tidak lagi berjalan setengah-setengah atau tidak maksimal. Dengan dukungan dana bantuan abadi yang kuat, negara bersama LPSK akan memiliki kapasitas yang jauh lebih baik dalam memberikan perlindungan medis, psikologis, hukum, serta fasilitas pemulihan lainnya bagi ribuan korban yang membutuhkan setiap tahunnya.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap