Pembangunan Gedung dan Kawasan DPR Paket I di IKN Ditargetkan Rampung Akhir 2027

Proyek pembangunan fisik ini secara resmi dinamakan Proyek Bangunan Gedung dan Kawasan DPR Paket I. Pengerjaannya dipercayakan kepada Waskita-Abipraya KSO, sebuah kerja sama operasi yang melibatkan BUMN konstruksi nasional untuk memenuhi standar pembangunan yang ditetapkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. Pekerjaan konstruksi di lapangan telah resmi dimulai sejak tanggal 4 Desember 2025. Dengan masa pelaksanaan yang disepakati selama 750 hari kalender, seluruh pihak yang terlibat dituntut untuk bergerak cepat dan presisi agar target penyelesaian pada bulan Desember 2027 tidak meleset dari jadwal.

Untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan koridor perencanaan, jajaran pengawas dari badan usaha terkait terus melakukan pemantauan langsung di lapangan. Komisaris Independen PT Brantas Abipraya (Persero), Isra D. Pramulya, melakukan kunjungan kerja langsung untuk meninjau perkembangan pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan DPR Paket I di Kalimantan Timur tersebut. Langkah pengawasan ini dinilai sangat krusial untuk memastikan pelaksanaan proyek di lapangan benar-benar selaras dengan target waktu yang ketat, sekaligus menjaga standar kualitas konstruksi agar tetap optimal. Selain itu, aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG) menjadi fokus utama yang ditekankan dalam peninjauan berkala tersebut.

Baca Juga

Ekosistem Usaha Bulion Indonesia Kelola Lebih dari 150 Ton Emas pada Paruh Pertama 2026

Secara teknis, megaproyek ini mencakup area yang sangat luas dengan spesifikasi bangunan yang memerlukan ketelitian tinggi. Ruang lingkup pekerjaan utama dalam Paket I ini difokuskan pada pembangunan tiga gedung utama, yaitu Gedung A, Gedung B1, dan Gedung C1. Tidak hanya mendirikan bangunan fisik utama tempat para wakil rakyat bekerja nantinya, proyek ini juga mencakup penataan kawasan pendukung secara menyeluruh. Penataan kawasan tersebut meliputi pembuatan jalan kawasan, pembangunan sistem utilitas terpadu, pembuatan saluran drainase untuk mengantisipasi masalah genangan air, penataan lanskap hijau yang ramah lingkungan, hingga penyediaan berbagai infrastruktur penunjang lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung operasional harian parlemen di masa depan.

Memasuki pekan ke-33 sejak dimulainya proyek, aktivitas di lokasi konstruksi menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Para pekerja dan alat berat dikerahkan untuk mempercepat pengerjaan fondasi yang menjadi tumpuan utama bangunan. Pekerjaan fondasi ini meliputi proses galian tanah, timbunan kembali, pemasangan bored pile, serta pemasangan soldier pile sebagai penahan dinding tanah di area proyek. Pada saat yang bersamaan, pengerjaan pile cap, pembuatan pelat lantai (floor slab), serta struktur utama bangunan juga mulai memasuki tahapan konstruksi secara bertahap. Percepatan di fase fondasi ini dinilai sangat menentukan kekuatan dan stabilitas struktur bangunan secara keseluruhan sebelum melangkah ke tahap penyelesaian arsitektur.

Baca Juga

Aturan OJK Terkait Penggunaan Kecerdasan Buatan untuk Analisis Kredit Pinjaman Daring

Meskipun progres fisik di lapangan terus menunjukkan tren positif, proyek skala besar di ibu kota baru ini tentu tidak luput dari berbagai tantangan teknis. Isra D. Pramulya mengingatkan pentingnya koordinasi yang solid dan intensif di antara seluruh pemangku kepentingan untuk mengantisipasi dinamika di lapangan. Koordinasi ini menjadi kunci utama untuk mengantisipasi berbagai tantangan pelaksanaan proyek, termasuk kebutuhan akan penyesuaian desain arsitektur, kebutuhan pekerjaan tambahan yang mungkin muncul di tengah jalan, serta optimalisasi metode konstruksi. Melalui langkah optimalisasi metode ini, diharapkan efisiensi waktu dan biaya dapat tercapai tanpa harus mengorbankan kualitas akhir bangunan.

Dengan berbagai tantangan tersebut, sinergi antara Otorita Ibu Kota Nusantara, Waskita-Abipraya KSO, dan Dewan Komisaris PT Brantas Abipraya menjadi penentu utama keberhasilan pembangunan ini. Ketepatan waktu dalam menyelesaikan Gedung A, Gedung B1, dan Gedung C1 beserta seluruh fasilitas pendukungnya akan menjadi bukti kesiapan IKN untuk menjalankan fungsi legislatif negara secara penuh. Melalui pengawasan ketat terhadap aspek K3 dan kepatuhan terhadap GCG, pembangunan kawasan DPR di IKN diharapkan dapat selesai tepat waktu pada Desember 2027 dan menjadi salah satu ikon infrastruktur publik yang berkualitas tinggi di tanah air.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap