Pemerintah Siapkan Insentif Baterai NMC untuk Dongkrak Pasar Mobil Listrik Berbasis Nikel

Perbedaan karakteristik antara kedua jenis teknologi baterai tersebut juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan arah kebijakan pemerintah. Menurut penjelasan Bahlil Lahadalia, baterai berbasis LFP pada umumnya memang lebih sering digunakan untuk kendaraan yang menempuh jarak pendek. Sementara itu, untuk kebutuhan perjalanan jarak jauh, baterai berbasis nikel dinilai jauh lebih tangguh dan dapat diandalkan oleh para pengguna kendaraan listrik. Bahlil meyakini bahwa kendaraan listrik yang menggunakan baterai berbasis nikel memiliki keunggulan performa yang jauh lebih besar, meskipun dari segi harga jual di pasar memang relatif lebih mahal apabila dibandingkan dengan kendaraan listrik yang memakai baterai LFP.

Baca Juga

Tren Penggunaan Paylater Perbankan di Indonesia

Mengenai rincian skema dukungan yang tengah disiapkan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Mei 2026 sempat mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan insentif kendaraan listrik tersebut untuk tahun ini. Bagi masyarakat yang ingin membeli sepeda motor listrik, pemerintah telah menganggarkan dana bantuan insentif finansial sebesar Rp5 juta per unit kendaraan. Sementara itu, bagi konsumen yang berencana membeli mobil listrik, insentif yang disiapkan akan diberikan dalam bentuk fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 40 hingga 100 persen untuk setiap pembelian unit kendaraan listrik baru.

Fasilitas pemotongan pajak berupa PPN DTP ini memiliki kriteria penerima yang sangat spesifik dan ketat. Kebijakan insentif pajak ini hanya ditujukan secara eksklusif bagi kendaraan listrik murni atau electric vehicle (EV), tanpa mencakup kendaraan jenis hibrida. Selain jenis kendaraannya, besaran insentif yang akan diterima oleh konsumen nantinya juga akan ditentukan berdasarkan jenis baterai yang digunakan pada kendaraan tersebut. Penentuan nilai insentif ini akan dibagi secara jelas menjadi dua kategori utama, yaitu kendaraan yang menggunakan baterai berbasis nikel dan kendaraan yang menggunakan baterai non-nikel.

Baca Juga

KPK Geledah Kantor Imigrasi Jakarta Pusat Terkait Kasus Silmy Karim

Menanggapi rencana kebijakan ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan bahwa pemberian insentif kendaraan listrik ini nantinya akan dikaitkan secara erat dengan program pengembangan motor dan mobil listrik nasional. Pemerintah saat ini masih terus melakukan kajian mendalam terkait pemberian insentif tersebut dengan tujuan untuk mendorong angka penjualan kendaraan ramah lingkungan di pasar domestik sekaligus memperkuat fondasi ekosistem industri EV di dalam negeri agar dapat tumbuh lebih kuat dan mandiri.

Kendati rencana dan skema insentif ini sudah mulai dipaparkan ke publik, masyarakat serta para pelaku industri otomotif masih harus menunggu kepastian regulasi resminya. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia belum mengumumkan keputusan final mengenai bentuk nyata dari insentif tersebut maupun waktu pasti kapan implementasi kebijakan insentif ini akan mulai diberlakukan secara penuh di lapangan. Kajian komprehensif yang masih berjalan diharapkan dapat melahirkan kebijakan yang tepat sasaran bagi seluruh pihak yang terlibat dalam industri kendaraan listrik nasional.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap