KPK Geledah Kantor Imigrasi Jakarta Pusat Terkait Kasus Silmy Karim

Penyelidikan mendalam terhadap kasus rasuah ini mengungkap adanya dugaan praktik lancung yang telah berlangsung cukup lama di dalam instansi keimigrasian. Pihak KPK menduga bahwa aksi pemerasan terkait pengurusan izin tinggal terbatas bagi warga asing tersebut sudah mulai terjadi sejak tahun 2023, tepatnya pada saat Silmy Karim masih mengemban amanat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Dalam perkembangannya, praktik pungutan liar yang menyasar para WNA ini disinyalir mengumpulkan dana haram dalam jumlah yang sangat fantastis. Penyidik KPK menaksir akumulasi dana yang berhasil dihimpun dari pemerasan sistematis ini mencapai angka Rp 145,5 miliar. Dari total perputaran uang ilegal tersebut, Silmy Karim selaku pejabat teras diduga menerima bagian atau jatah rutin mingguan sebesar Rp 100 juta.

Kasus dugaan korupsi berskala besar ini tidak hanya menyeret satu orang pejabat saja, melainkan melibatkan jejaring yang cukup luas di internal kementerian. Hingga saat ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka yang memiliki peran strategis masing-masing dalam struktur birokrasi keimigrasian. Delapan tersangka tersebut meliputi Silmy Karim (SK) yang tercatat pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 2025-2026 serta Direktur Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 2023-2024. Tersangka kedua adalah Saffar Muhammad Godam (SMG) yang bertindak sebagai Plt Direktur Jenderal Imigrasi pada periode 2024-2025. Selanjutnya terdapat Jaya Saputra (JS) selaku Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian pada Direktorat Ditjen Imigrasi, serta Tessar Bayu Setyaji (TBS) yang menjabat sebagai Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi.

Baca Juga

Tren Penggunaan Paylater Perbankan di Indonesia

Selain nama-nama pejabat tinggi di atas, daftar tersangka juga mencakup beberapa pejabat teknis dan staf operasional lainnya. Mereka adalah Bagus Bramantyo (BGS) selaku Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, dan Ronald Arman Abdullah (RAA) yang pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat periode 2024-2025 sekaligus Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat periode 2025-2026. Dua tersangka berikutnya yang turut terseret dalam pusaran kasus ini adalah Juniadi Sri Priambudi (JSP) yang bertugas sebagai Ketua Tim Alih Status ITAS, serta Gusti Benar yang merupakan staf pada Subdirektorat Izin Tinggal. Keterlibatan para pejabat dari berbagai jenjang jabatan ini mengindikasikan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang terstruktur dan sistematis dalam proses pelayanan dokumen keimigrasian.

Meskipun rangkaian penggeledahan telah selesai dilakukan di kedua kantor imigrasi tersebut, masyarakat dan media masih harus menunggu informasi lebih lanjut mengenai hasil konkret dari operasi ini. Pihak KPK hingga saat ini belum memberikan rincian detail mengenai jenis barang bukti apa saja yang telah disita oleh tim penyidik dari lokasi penggeledahan. Selain itu, belum ada penjelasan resmi mengenai ruangan-ruangan spesifik mana saja yang digeledah di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan maupun di Kantor Imigrasi Jakarta Pusat. Ketidakpastian mengenai jenis dokumen, data elektronik, ataupun aset yang diamankan ini merupakan bagian dari prosedur kerahasiaan penyidikan guna memastikan kelancaran proses hukum yang sedang berjalan.

Baca Juga

Pemerintah Siapkan Insentif Baterai NMC untuk Dongkrak Pasar Mobil Listrik Berbasis Nikel

Kepastian mengenai adanya penggeledahan tambahan di wilayah Jakarta Pusat ini dikonfirmasi langsung oleh Plt Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein, kepada wartawan pada hari Selasa, 4 Agustus 2026. Ia membenarkan bahwa penyidik juga menyisir area Kantor Imigrasi Jakarta Pusat untuk mencari bukti-bukti tambahan yang relevan dengan perkara ini. Langkah hukum selanjutnya dari KPK dipastikan akan berfokus pada analisis mendalam terhadap seluruh dokumen dan barang yang nantinya disita dari kedua kantor imigrasi tersebut. Selain itu, penyidik dijadwalkan akan memanggil para saksi serta kedelapan tersangka secara berkala guna melengkapi berkas perkara sebelum kasus ini dilimpahkan ke tahap penuntutan di pengadilan.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap