Mengukur Tingkat Kepuasan Publik terhadap Kinerja Pemerintahan Prabowo Subianto

Meskipun tingkat kepuasan berada di atas separuh populasi, survei ini juga memotret kelompok masyarakat yang merasa kurang terakomodasi oleh kebijakan pemerintah. Tercatat ada 30 persen responden yang menyatakan tidak puas dengan kinerja yang berjalan. Selain itu, terdapat 5 persen responden yang merasa sangat tidak puas, sedangkan sisa 2 persen lainnya memilih untuk tidak memberikan jawaban atau menyatakan tidak tahu. Pengumpulan data ini melibatkan sebanyak 1.200 responden yang tersebar di berbagai wilayah, yang dipilih dengan menggunakan metode penarikan sampel acak bertingkat atau multistage random sampling. Untuk akurasi data, IPO menerapkan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen dengan batas kesalahan atau margin of error yang diperkirakan berada di kisaran kurang lebih 2,9 persen.

Di balik angka kepuasan yang mencapai 63 persen tersebut, terdapat sejumlah program kerja dan karakteristik kepemimpinan yang menjadi alasan utama di balik penilaian positif publik. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menempati posisi teratas sebagai kebijakan yang paling banyak diapresiasi oleh masyarakat. Sebanyak 15,7 persen responden menyebut program ini sebagai faktor utama yang memengaruhi persepsi positif mereka terhadap Presiden Prabowo. Kehadiran program pemenuhan gizi ini tampaknya menjadi magnet perhatian karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan mendasar keluarga di Indonesia.

Baca Juga

Penyidikan Kasus Pemerasan Bupati Pemalang Nonaktif, KPK Sita Dokumen Proyek Dinas PUPR dan Rekaman CCTV

Faktor kedua yang tidak kalah penting adalah langkah nyata dalam penegakan hukum. Sebanyak 12,5 persen responden menilai bahwa Presiden Prabowo terlihat aktif dan serius dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air. Komitmen penegakan hukum ini kemudian diikuti oleh program jaring pengaman sosial, di mana pembagian bantuan sosial atau bansos dinilai positif oleh 11 persen responden sebagai alasan kenyamanan mereka terhadap jalannya pemerintahan saat ini.

Selain ketiga program unggulan di atas, publik juga memberikan penilaian positif terhadap aspek-aspek sektoral lainnya. Sebanyak 7,2 persen responden menyatakan bahwa manfaat dari berbagai program kerja yang diusung oleh pemerintah saat ini dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat di tingkat bawah. Karakteristik pribadi Presiden Prabowo juga turut menyumbang poin positif, dengan 5,8 persen responden mengapresiasi gaya kepemimpinan yang dinilai tegas serta tidak pandang bulu dalam mengambil keputusan.

Faktor pendukung lainnya yang turut terekam dalam survei ini meliputi kemampuan kepala negara dalam menghadapi berbagai situasi krisis yang dipilih oleh 4 persen responden. Sementara itu, perbaikan kondisi ekonomi nasional dirasakan oleh 3,8 persen responden, dan kepedulian tulus Presiden terhadap kesejahteraan rakyat kecil menjadi alasan bagi 3,5 persen responden lainnya untuk memberikan penilaian baik. Seluruh data persepsi ini dikumpulkan dan dianalisis di bawah arahan langsung Dedi Kurnia Syah selaku Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion.

Baca Juga

Rapor Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Kinerja, Investasi, dan Catatan Kritis

Korelasi antara persepsi positif publik dengan program di lapangan juga tercermin dari klaim pembangunan yang disampaikan oleh pemerintah. Dalam sebuah acara peluncuran dan bedah buku berjudul 10 Karya Nyata untuk Negeri Setengah Abad yang ditulis oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada hari Jumat, 7 Agustus 2026, Presiden Prabowo memaparkan sejumlah capaian pembangunan fisik. Salah satu yang disoroti adalah pembangunan infrastruktur konektivitas di tingkat paling bawah, di mana pemerintah mengeklaim telah mendekati pembangunan 2.500 jembatan yang tersebar di desa-desa di seluruh wilayah Indonesia.

Selain pembangunan fisik berupa jembatan desa, dukungan finansial langsung ke tingkat desa juga terus berjalan secara konsisten. Presiden Prabowo menegaskan bahwa alokasi dana desa sebesar Rp1 miliar per desa untuk setiap tahunnya telah berjalan selama 10 tahun terakhir. Kombinasi antara penyaluran dana desa, pembangunan infrastruktur fisik, program pemenuhan gizi, serta langkah tegas dalam pemberantasan korupsi menjadi landasan utama yang menjelaskan mengapa tingkat kepuasan publik tetap terjaga di angka yang cukup tinggi pada periode evaluasi kali ini.