Penyidikan Kasus Pemerasan Bupati Pemalang Nonaktif, KPK Sita Dokumen Proyek Dinas PUPR dan Rekaman CCTV

Rangkaian penggeledahan tersebut berlangsung selama empat hari berturut-turut, mulai tanggal 5 hingga 8 Agustus 2026. Tim penyidik menyasar total 15 lokasi yang tersebar di empat wilayah administratif yang berbeda di Jawa Tengah. Secara terperinci, lokasi-lokasi tersebut meliputi sepuluh rumah tinggal di Kabupaten Pemalang, dua rumah di Tegal, dua rumah di Pekalongan, serta satu rumah yang berada di Kota Semarang. Menurut keterangan resmi dari pihak KPK, seluruh hunian yang digeledah ini merupakan milik dari berbagai pihak yang diduga memiliki keterkaitan erat dengan perkara yang sedang diusut. Selain menyisir rumah-rumah tersebut, tim penyidik juga mendatangi sebuah hotel di Magelang untuk menyita rekaman kamera pengawas (CCTV) guna melengkapi konstruksi perkara.

Dari rangkaian penggeledahan di 15 lokasi ini, KPK berhasil mengamankan berbagai jenis barang bukti penting. Salah satu fokus penyitaan adalah dokumen-dokumen penting yang berkaitan erat dengan proyek pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Dokumen tersebut secara khusus mencakup proyek-proyek yang sedang berjalan maupun yang baru direncanakan di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pemalang. Tidak hanya dokumen fisik, petugas juga menyita beberapa unit telepon seluler dan dokumen elektronik lainnya yang diduga kuat memuat informasi transaksi atau komunikasi ilegal para tersangka.

Baca Juga

KAI Catat 14.890 Barang Penumpang Tertinggal dengan Estimasi Nilai Rp10,84 Miliar

Kasus hukum yang menjerat Anom Widiyantoro ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilancarkan oleh KPK pada 28 Juli 2026. Operasi senyap tersebut tercatat sebagai OTT ke-18 yang dilakukan oleh lembaga antirasuah sepanjang tahun anggaran 2026. Dalam operasi yang berlangsung cepat tersebut, tim KPK mengamankan sebanyak 21 orang, termasuk Bupati Pemalang Anom Widiyantoro. Penangkapan massal ini menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk membongkar praktik lancung di lingkungan pemerintahan daerah tersebut, hingga akhirnya berujung pada penggeledahan besar-besaran di berbagai kota di Jawa Tengah beberapa hari kemudian.

Setelah melakukan pemeriksaan awal secara intensif terhadap pihak-pihak yang terjaring OTT, KPK secara resmi mengumumkan hasil operasi tersebut pada 30 Juli 2026. Hasil ekspose perkara mengungkap adanya dua klaster kasus terpisah namun saling berkaitan erat. Klaster pertama berfokus pada dugaan tindakan pemerasan yang dilakukan oleh Bupati Pemalang nonaktif, Anom Widiyantoro, bersama dengan orang kepercayaannya yang bernama Mohamad Haris alias Gus Haris. Keduanya diduga memeras jajaran aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang serta pihak swasta yang ingin mendapatkan proyek pembangunan daerah. KPK telah menetapkan Anom Widiyantoro dan Mohamad Haris sebagai tersangka dalam klaster pertama ini.

Baca Juga

Inflasi Pabrik China Melandai Seiring Meredanya Tekanan Harga Minyak

Sementara itu, klaster kedua menyajikan fakta yang cukup mengejutkan karena melibatkan aparat internal penegak hukum sendiri. Dalam klaster ini, Anom Widiyantoro justru menjadi korban pemerasan yang dilakukan oleh seorang polisi yang sedang bertugas di KPK bernama Setya Budi Dias, bersama dengan ayah kandungnya yang bernama Lilik Budi Suprianto. Keduanya diduga memanfaatkan posisi Setya Budi Dias di lembaga antirasuah untuk memeras Anom yang saat itu tengah menghadapi masalah hukum. Kini, baik Setya Budi Dias maupun Lilik Budi Suprianto telah resmi menyandang status sebagai tersangka.

Hingga saat ini, proses hukum masih terus berjalan seiring dengan analisis mendalam terhadap dokumen proyek Dinas PUPR, rekaman CCTV hotel di Magelang, serta isi dari telepon seluler yang telah disita. KPK belum memberikan kepastian mengenai kapan berkas perkara ini akan dilimpahkan ke pengadilan karena pengumpulan alat bukti masih berlangsung secara intensif. Pihak lembaga antirasuah juga belum memaparkan secara perinci peran dari masing-masing pemilik 15 rumah yang digeledah tersebut, sehingga status hukum mereka di luar para tersangka utama masih memerlukan pendalaman lebih lanjut oleh tim penyidik.