Mahkamah Konstitusi Putuskan Anggaran Makan Bergizi Gratis Dipisah dari Dana Pendidikan

Gugatan perkara nomor 40/PUU-XXIV/2026 ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara bersama dengan empat orang warga negara. Para pemohon secara khusus mempersoalkan kebijakan yang memasukkan proyek Makan Bergizi Gratis ke dalam pos anggaran pendidikan. Kebijakan yang digugat tersebut diatur secara rinci di dalam Pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi sependapat dengan para pemohon dan menyatakan bahwa beleid yang mengatur masuknya proyek tersebut ke dalam anggaran pendidikan bertentangan dengan amanat konstitusi.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan bahwa proyek Makan Bergizi Gratis tidak lagi dapat dimasukkan ke dalam definisi operasional penyelenggaraan pendidikan. Pemisahan alokasi anggaran tersebut ditujukan secara khusus untuk menjaga amanat konstitusi yang mewajibkan alokasi pengeluaran wajib sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara khusus untuk sektor pendidikan. Hakim Mahkamah Konstitusi, Enny Nurbaningsih, menjelaskan bahwa anggaran untuk proyek Makan Bergizi Gratis mesti dipisahkan sepenuhnya dari anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di tahun-tahun berikutnya agar tidak melanggar ketentuan konstitusi.

Baca Juga

Penjelasan Mensesneg Terkait Rumor Reshuffle Kabinet Merah Putih Agustus 2026

Keputusan penting ini dibacakan secara langsung oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Enny Nurbaningsih di gedung Mahkamah Konstitusi yang berlokasi di Jakarta pada hari Kamis, 30 Juli 2026. Berkenaan dengan tenggat waktu pelaksanaannya, Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa pemisahan alokasi anggaran Makan Bergizi Gratis dari anggaran pendidikan harus dilakukan paling lambat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2028. Batas waktu maksimal tersebut juga ditetapkan setara dengan paling lambat dua tahun sejak putusan dibacakan oleh majelis hakim. Penetapan tenggat waktu ini memberikan ruang bagi instansi terkait untuk menyesuaikan perencanaan keuangan.

Meskipun batas waktu maksimal yang ditetapkan adalah tahun 2028, Mahkamah Konstitusi memberikan saran tambahan kepada pihak pemerintah terkait percepatan pemisahan anggaran. Mahkamah Konstitusi menyarankan agar pemerintah sebaiknya merampungkan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan lebih cepat. Apabila struktur tersebut dapat diselesaikan lebih awal, maka pemisahan anggaran proyek Makan Bergizi Gratis dari operasional penyelenggaraan pendidikan sudah bisa dimulai secara efektif pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2027. Langkah ini dinilai sejalan dengan upaya untuk segera mengembalikan fungsi anggaran pendidikan sesuai dengan peruntukan aslinya.

Baca Juga

Panduan Alur Penempatan Lulusan Diklat SPPI Kementerian Pertahanan 2026

Selain perkara yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara, Mahkamah Konstitusi juga membacakan putusan untuk dua gugatan lain yang berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis. Gugatan selanjutnya teregister dalam perkara nomor 52/PUU/XXIV/2026 yang diajukan oleh seorang dosen bernama Rega Felix. Terhadap gugatan dari dosen tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa perkara nomor 52 ditolak. Sementara itu, gugatan ketiga terdaftar dalam perkara nomor 55/PUU/XXIV/2026 yang diajukan oleh seorang guru honorer bernama Reza Sudrajat. Sama halnya dengan perkara sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa perkara nomor 55 yang diajukan oleh guru honorer tersebut tidak diterima.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap