Upaya Menekan Harga Pangan, Mengapa Gubernur Sementara Bank Indonesia Menemui Presiden Prabowo?

Bank Indonesia bersama pemerintah berencana memperkuat langkah-langkah pengendalian inflasi pangan yang saat ini masih tinggi. Upaya strategis tersebut akan dibahas secara langsung dalam sebuah pertemuan antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan tingkat tinggi ini telah dijadwalkan secara resmi untuk dilangsungkan pada tanggal 5 Agustus 2026. Gubernur sementara Bank Indonesia, Destry Damayanti, dalam sebuah taklimat media pada 31 Juli 2026, menyatakan bahwa agenda utama pertemuan tersebut adalah untuk membahas pencapaian serta merumuskan langkah-langkah lanjutan TPIP dan TPID dalam menjaga stabilitas harga pangan.

Mengapa inflasi pangan menjadi perhatian utama Bank Indonesia saat ini?

Inflasi pangan saat ini masih menjadi sumber tekanan utama terhadap stabilitas harga secara keseluruhan, sehingga hal ini otomatis menjadi perhatian utama bagi Bank Indonesia. Berdasarkan data resmi yang tercatat hingga bulan Juni 2026, inflasi pada kelompok pangan bergejolak atau yang sering disebut sebagai volatile food telah menyentuh angka 5,58 persen. Tingkat inflasi pada kelompok pangan ini tercatat jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas sasaran inflasi nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan otoritas moneter. Oleh karena itu, angka inflasi pangan yang masih berada di atas level 5 persen ini memerlukan penanganan yang cepat dan tepat.

Baca Juga

Pertamina Perkuat Kapabilitas dan Budaya Menuju Bisnis Berkelanjutan

Bagaimana perbandingan antara inflasi pangan dengan inflasi nasional secara keseluruhan?

Meskipun inflasi pada kelompok volatile food tercatat cukup tinggi dan berada di atas 5 persen, kondisi inflasi inti di Indonesia dinilai masih relatif aman. Pada posisi terakhir yang tercatat, angka inflasi total nasional berada di posisi 3,5 persen. Angka inflasi total sebesar 3,5 persen ini masih sangat sejalan dan berada di dalam rentang sasaran inflasi nasional, yaitu pada kisaran 3,5 persen dengan tingkat deviasi plus atau minus 1 persen (3,5% ±1%). Namun demikian, Bank Indonesia menegaskan bahwa tingginya angka pada kelompok pangan tetap membutuhkan langkah penanganan khusus agar tidak memberikan dampak lanjutan.

Apa faktor utama yang memicu tingginya inflasi pangan menurut Bank Indonesia?

Gubernur sementara Bank Indonesia, Destry Damayanti, menjelaskan secara rinci bahwa tingginya inflasi pangan pada periode ini lebih banyak dipicu oleh adanya kendala dari sisi pasokan. Ketersediaan pasokan bahan pangan di lapangan tercatat memang masih terbatas. Sebaliknya, pemicu utama inflasi pangan ini bukanlah berasal dari lonjakan tingkat permintaan masyarakat. Kondisi kelangkaan atau keterbatasan pasokan di tingkat distributor inilah yang kemudian memberikan tekanan besar pada stabilitas harga pangan di pasar.

Baca Juga

Proyek PSEL Legok Nangka dan Kesiapan PLN Serap Listrik Ramah Lingkungan di Jawa Barat

Bagaimana respons kebijakan moneter Bank Indonesia dalam menghadapi situasi ini?

Mengingat masalah utama inflasi pangan bersumber dari kendala pasokan dan bukan dari sisi permintaan konsumen, upaya pengendaliannya tidak dapat hanya mengandalkan instrumen moneter semata. Sebagai bagian dari kebijakan moneternya saat ini, Bank Indonesia memutuskan untuk tetap mempertahankan tingkat suku bunga acuan atau BI-Rate di level 5,75 persen. Langkah untuk menahan BI-Rate di posisi 5,75 persen ini diambil sembari otoritas moneter terus mengupayakan solusi lain yang lebih berfokus pada penyelesaian masalah ketersediaan pasokan barang di lapangan.

Langkah nyata apa yang disiapkan untuk mengendalikan pasokan dan distribusi pangan?

Untuk mengatasi berbagai kendala pasokan tersebut, Bank Indonesia berkomitmen akan terus melakukan koordinasi secara intensif dengan pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Sinergi antara TPIP dan TPID ini bertujuan untuk memperkuat berbagai langkah pengendalian pasokan sekaligus memastikan kelancaran distribusi pangan. Salah satu instrumen utama yang digunakan dalam upaya ini adalah program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Melalui optimalisasi program GPIPS serta evaluasi menyeluruh yang akan dibahas bersama Presiden Prabowo Subianto pada 5 Agustus 2026, pihak otoritas merasa optimistis dapat mengatasi tantangan keterbatasan pasokan pangan yang tengah terjadi.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap