KPK Geledah 15 Lokasi dan Sita Bukti Kasus Pemerasan Bupati Pemalang Nonaktif

Sebaran lokasi yang disasar oleh penyidik tidak hanya terbatas di area Kabupaten Pemalang semata, tetapi juga meluas ke beberapa kabupaten dan kota tetangga hingga ibu kota provinsi Jawa Tengah. Penyidik KPK mendatangi sepuluh rumah yang berlokasi di Pemalang, dua rumah di Tegal, dua rumah di Pekalongan, serta satu rumah yang berada di Semarang. Dari tindakan penggeledahan di 15 titik perumahan tersebut, tim penyidik berhasil menyita sejumlah materi pembuktian berharga. Berkas yang disita mencakup dokumen-dokumen penting terkait dengan proyek-proyek yang saat ini sedang dilaksanakan maupun proyek yang akan dilaksanakan di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Pemalang.

Selain penyitaan dokumen pekerjaan infrastruktur dan pembangunan, KPK mengamankan perangkat serta bukti digital dari lokasi penggeledahan. Tim penyidik membawa barang bukti elektronik berupa telepon genggam (handphone) dan sejumlah file elektronik yang dinilai memiliki keterkaitan dengan tindak pidana pemerasan tersebut. Lebih lanjut, guna melengkapi alur peristiwa dan pergerakan pihak terkait, tim penyidik KPK juga menyita rekaman CCTV dari sebuah hotel yang berlokasi di Magelang. Penyitaan rekaman CCTV serta perangkat komunikasi ini diharapkan dapat membantu mengungkap lebih rinci komunikasi maupun interaksi para pihak yang terlibat.

Baca Juga

Harga Cabai Merah Kian Pedas, Nyaris Tembus Rp 60 Ribu per Kilogram

Jeratan hukum terhadap Anom Widiyantoro bermula ketika KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka pemerasan setelah terlebih dahulu terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT). Dalam operasi tangkap tangan tersebut, penyidik KPK melakukan penangkapan terhadap Anom saat berada di sebuah hotel di Jakarta. Menurut penjelasan yang disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein, ada sebanyak 21 orang yang ikut diamankan oleh petugas dalam rangkaian kegiatan tangkap tangan tersebut. Tindakan represif ini menjadi titik mula dari pengungkapan skema dugaan pemerasan yang terjadi di jajaran pemerintah daerah Pemalang.

Dalam operasi tangkap tangan itu, tim penyidik KPK mengamankan total barang bukti senilai Rp2,7 miliar yang tersebar di beberapa lokasi penyimpanan fisik maupun perbankan. Salah satu bukti uang tunai diperoleh langsung dari dalam koper di kendaraan bupati. Petugas menemukan satu buah koper yang tersimpan di dalam mobil milik Anom Widiyantoro saat diamankan di Jakarta, yang di dalamnya berisi uang tunai berjumlah Rp451 juta. Penyidik KPK juga mendapati keberadaan uang tunai lain di lokasi berbeda, yakni di rumah pemenangan bupati pada saat pilkada atau rumah media. Di rumah media tersebut, petugas menyita uang tunai senilai Rp80 juta.

Baca Juga

Fakta Lengkap Kebakaran di Mal Nipah Makassar dan Kondisi Terkini Pascapemadaman

Penggeledahan dan penyitaan turut mengarah pada kediaman pihak lain yang disinyalir terhubung dengan penampungan dana. Di rumah Mohamad Haris, penyidik KPK menyita uang tunai sebesar Rp300 juta. Tidak hanya itu, KPK mengamankan sebuah buku rekening bank atas nama Mohamad Haris yang diduga dimanfaatkan sebagai rekening penampung dengan nilai saldo mencapai Rp670 juta. Uang sejumlah Rp670 juta yang berada di dalam rekening Mohamad Haris tersebut kini telah dicairkan oleh pihak penyidik dan diamankan secara resmi sebagai barang bukti oleh KPK.

Meski KPK telah berhasil mengamankan barang bukti bernilai total Rp2,7 miliar serta menggeledah 15 lokasi di Pemalang, Tegal, Pekalongan, Semarang, hingga Magelang, proses penyidikan masih terus berlangsung. Dokumen proyek Dinas PUPR Kabupaten Pemalang dan file elektronik yang disita kini dalam tahap penelitian mendalam oleh lembaga antirasuah. Perincian spesifik mengenai porsi keterlibatan dari 21 orang yang sempat diamankan serta rincian lengkap proyek-proyek PUPR yang menjadi objek pemerasan masih memerlukan pengungkapan lebih lanjut seiring berjalannya proses hukum.