70 Persen Titik Api Karhutla Berada di Kawasan Konsesi Perusahaan

Jika melihat data per provinsi, Kalimantan Barat menempati posisi teratas sebagai daerah dengan jumlah titik api paling banyak di Indonesia, yakni mencapai 17.236 titik. Luas indikatif kebakaran hutan dan lahan di provinsi ini tercatat mencapai 28.680 hektare. Dampak dari tingginya intensitas kebakaran ini sangat dirasakan oleh masyarakat setempat, terutama dalam hal penurunan kualitas udara. Kualitas udara di Kalimantan Barat, bersama dengan Palembang di Sumatera Selatan, dilaporkan sempat menyentuh kategori terburuk di Indonesia. Selain itu, ancaman karhutla juga mendekati fasilitas vital publik, seperti yang terjadi di Desa Sungai Tendang, Kotawaringin Barat, di mana kebakaran meluas hingga 10 hektare di area yang dekat dengan Bandara Iskandar. Di daerah lain, tim gabungan pencegahan karhutla Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, juga berhasil memadamkan kebakaran lahan yang terjadi pada hari Minggu siang tanggal 26 April.

Baca Juga

Harga Cabai Merah Kian Pedas, Nyaris Tembus Rp 60 Ribu per Kilogram

Kerusakan ekosistem gambut akibat aktivitas industri dinilai menjadi salah satu faktor utama yang memperparah kerentanan lahan terhadap kebakaran. Uli Arta Siagian menyatakan bahwa sekitar 80 persen ekosistem gambut di Indonesia saat ini sudah mengalami kerusakan. Kerusakan ini terutama dipicu oleh beban perizinan industri serta pembuatan saluran kanal atau kanalisasi yang mengeringkan lahan basah alami tersebut. Pengeringan gambut membuat kawasan ini menjadi sangat mudah terbakar saat musim kemarau tiba. Meskipun angka-angka luasan lahan yang terbakar ini bersumber dari analisis pemetaan indikatif yang masih memerlukan verifikasi lapangan lebih lanjut untuk kepastian hukumnya, data ini memberikan gambaran kuat mengenai urgensi evaluasi izin korporasi secara menyeluruh.

Menanggapi situasi yang terus berulang ini, pemerintah dan lembaga terkait melakukan sejumlah langkah penanganan serta penegakan hukum di lapangan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyiagakan sebanyak 28 helikopter untuk mengatasi karhutla, yang terdiri atas 12 helikopter patroli dan 16 helikopter bom air (water bombing). Di sisi penegakan hukum, Tim Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) kini tengah melakukan penyelidikan mendalam terhadap kasus kebakaran yang terjadi di areal konsesi delapan perusahaan di Provinsi Kalimantan Selatan. Ketegasan pemerintah terhadap kepatuhan lingkungan korporasi juga tercermin dari langkah Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya mencabut izin 28 perusahaan menyusul terjadinya bencana banjir di Sumatra.

Baca Juga

Fakta Lengkap Kebakaran di Mal Nipah Makassar dan Kondisi Terkini Pascapemadaman

Langkah mitigasi jangka panjang dan koordinasi antarwilayah terus diupayakan untuk mengantisipasi potensi puncak kekeringan. Sebagai contoh, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan puncak musim kemarau di wilayah DI Yogyakarta akan terjadi pada Agustus 2026, yang menuntut kesiapsiagaan serupa di wilayah-wilayah rawan lainnya. Di tingkat regional, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq telah meresmikan Sekretariat ACC THPC di Jakarta untuk memperkuat koordinasi penanganan polusi asap lintas batas. Evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola perizinan di lahan gambut dan kawasan hutan kini menjadi tuntutan yang kian mendesak guna melindungi lingkungan hidup serta masyarakat luas, termasuk kelompok pekerja sektor informal yang rentan yang mendominasi profil ketenagakerjaan nasional sebesar 59,30 persen.