Dampak Undang-Undang Keamanan Siber Baru Turki Bagi Pengguna Internet

Apa alasan utama pemerintah Turki menerapkan aturan ketat tersebut?

Baca Juga

Mengawal Usulan RUU Ketenagakerjaan Jelang Aksi Besar Buruh KSPN

Pihak pemerintah Turki menegaskan bahwa pengetatan regulasi ini merupakan langkah krusial yang diperlukan demi melindungi keamanan nasional, menjaga kedaulatan digital negara, mengamankan infrastruktur kritis, serta memelihara ketertiban umum. Di samping aspek keamanan, pendukung kebijakan ini juga menyoroti efisiensi anggaran negara. Anggota parlemen dari Partai Keadilan dan Pembangunan (AK), Ersan Aksu, memaparkan bahwa sentralisasi kewenangan ini sangat penting untuk menghindari terjadinya tumpang tindih fungsi di antara berbagai lembaga negara. Menurut penjelasan Aksu, penggabungan dan penyederhanaan birokrasi siber ini diproyeksikan mampu menghemat anggaran negara hingga mencapai 30 miliar lira Turki, atau setara dengan kurang lebih Rp11,2 triliun.

Mengapa organisasi hak asasi manusia menilai aturan ini bermasalah?

Kritik keras datang dari para pegiat hak asasi manusia yang menyoroti tidak adanya keseimbangan kekuasaan dalam undang-undang ini. Tomiwa Ilori dari Human Rights Watch menyatakan bahwa kewenangan keamanan siber tidak seharusnya dipusatkan sepenuhnya pada cabang eksekutif pemerintahan tanpa adanya pengawasan serta perlindungan hukum yang memadai bagi masyarakat. Tanpa adanya proses hukum atau peninjauan pengadilan yang mendahului pemblokiran atau tindakan darurat lainnya, hak-hak digital pengguna internet di Turki dinilai berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap keputusan sepihak otoritas.

Bagaimana rekam jejak pembatasan akses internet yang pernah dilakukan Turki?

Baca Juga

Dewan Komisaris Pertamina Patra Niaga Tinjau Infrastruktur Energi di Kepulauan Riau

Sebelum undang-undang baru ini disahkan pada akhir Juli, pemerintah Turki memang sudah berulang kali menerapkan pembatasan akses digital. Salah satu metode yang paling sering digunakan adalah bandwidth throttling, yaitu teknik memperlambat kecepatan akses internet secara sengaja untuk platform media sosial populer seperti X, YouTube, Instagram, dan WhatsApp. Sebagai contoh nyata, akses ke berbagai layanan tersebut sempat dibatasi selama hampir dua hari berturut-turut saat terjadi protes besar menyusul penahanan Wali Kota Istanbul, Ekrem İmamoğlu, pada tahun lalu. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Asosiasi Kebebasan Berekspresi Turki (İFÖD), sejauh ini hampir 1.000 akun media sosial dengan akumulasi jumlah pengikut mencapai lebih dari 25 juta telah diblokir di negara tersebut. Tindakan pemblokiran ini juga menyasar akun-akun tokoh politik penting, termasuk akun utama milik Ekrem İmamoğlu di platform X yang memiliki pengikut lebih dari 9 juta.

Apa rencana kebijakan masa depan pemerintah Turki terkait media sosial?

Selain memperketat kendali melalui undang-undang baru, pemerintah Turki saat ini juga tengah mengkaji kebijakan pembatasan pengguna berdasarkan batas usia. Muncul rencana kebijakan untuk melarang anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun untuk memiliki akun media sosial sendiri. Guna merealisasikan rencana ini, pemerintah sedang mempertimbangkan penerapan sistem verifikasi usia bagi para pengguna media sosial yang terintegrasi langsung dengan e-Devlet, yaitu portal layanan pemerintah digital resmi Turki. Yaman Akdeniz memperingatkan bahwa jika sistem verifikasi usia ini diterapkan tanpa adanya perlindungan privasi yang sangat kuat, dampaknya bisa sangat fatal bagi kebebasan warga. Pemerintah akan memiliki kemampuan penuh untuk melacak identitas asli dari setiap pemilik akun beserta seluruh riwayat aktivitas daring mereka. Akdeniz menegaskan bahwa situasi ini berpotensi menciptakan sebuah panopticon digital, di mana seluruh aktivitas warga di dunia maya berada di bawah pengawasan konstan otoritas negara.