Cara Menghindari Denda dan Sanksi Penebangan Pohon di Kota Bandung

Langkah pertama untuk mematuhi aturan adalah memahami dasar hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung. Sejak tahun 2019, pemerintah setempat telah membuat aturan yang sangat tegas untuk melarang penebangan pohon secara sembarangan. Larangan tersebut secara resmi termuat dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat. Aturan ini menjadi pedoman utama bagi warga maupun badan usaha yang beraktivitas di sekitar fasilitas umum. Dalam Pasal 19 ayat 1 huruf h pada peraturan tersebut dijelaskan secara rinci bahwa setiap orang atau badan dilarang menebang, memangkas, memindahkan, dan atau merusak pohon pelindung. Larangan ini juga berlaku untuk tanaman lainnya yang berada di fasilitas umum yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung. Oleh karena itu, segala bentuk perusakan vegetasi di area publik tanpa prosedur yang benar merupakan sebuah pelanggaran hukum.

Baca Juga

Dugaan Awal Penyebab Kebakaran Hotel Pullman Jakarta Barat

Bagi siapa saja yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019, terdapat sanksi berat yang menanti. Sanksi ini dibedakan berdasarkan ukuran pohon yang ditebang atau dirusak. Jika pelanggaran melibatkan pohon dengan ukuran diameter dari 1 sentimeter sampai dengan 20 sentimeter, pelaku akan dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan atau pelaksanaan hukum. Denda yang dijatuhkan tidak main-main, yakni sebesar Rp 10.000.000,00 per pohon. Bisa dibayangkan jika penebangan melibatkan banyak pohon seperti kasus di Jalan LLRE Martadinata, total denda yang harus dibayar akan sangat besar. Sementara itu, untuk pelanggaran yang melibatkan penebangan pohon dengan ukuran diameter lebih dari 20 sentimeter, pelaku akan dikenakan sanksi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar pohon yang dirusak, semakin berat pula konsekuensi hukum yang akan dihadapi oleh pelakunya.

Selain aturan di tingkat kota, Anda juga wajib memperhatikan regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terutama jika lokasi pohon berada di ruas jalan provinsi. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 46.KH.06.03/ASDA EKBANG yang tertanggal 4 April 2026. Surat edaran tersebut melarang keras adanya penebangan dan pemangkasan pohon di ruas jalan provinsi. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung, Luthfi Firdaus, menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak boleh dilakukan kecuali dengan izin resmi. Jika ada pihak yang ingin melakukan penebangan atau pemangkasan di area jalan provinsi, mereka harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Gubernur Jawa Barat. Pengecualian hanya diberikan dalam kondisi darurat di mana pohon harus segera ditebang demi keselamatan umum dan tidak sempat melapor sebelumnya.

Baca Juga

Aturan Penebangan Pohon di Kota Bandung, Prosedur Resmi dan Sanksi Pelanggaran

Meskipun ada pengecualian dalam kondisi darurat, prosedur pelaporan tetap harus dilakukan dengan ketat. Berdasarkan aturan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, apabila dalam kondisi darurat sebuah pohon di ruas jalan provinsi terpaksa harus ditebang tanpa izin awal, pihak yang melakukan penanganan wajib memberikan laporan. Setelah penanganan di lapangan selesai dilakukan, hasilnya wajib dilaporkan kepada Gubernur Jawa Barat. Hal ini memastikan bahwa setiap pohon yang hilang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada celah bagi oknum untuk memanfaatkan alasan darurat demi kepentingan pribadi atau komersial. Dengan memahami seluruh ketentuan ini, mulai dari larangan dalam Perda Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 hingga Surat Edaran tertanggal 4 April 2026, masyarakat dapat lebih berhati-hati. Kepatuhan terhadap aturan ini adalah cara paling efektif untuk menghindari denda puluhan juta rupiah sekaligus menjaga kelestarian pohon pelindung di fasilitas umum.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap