Perkembangan penyerapan Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan di Sumatra Utara pascabencana banjir besar pada pengujung November 2025 masih menunjukkan ketimpangan. Dana yang dialokasikan untuk pemulihan infrastruktur dasar dan pelayanan publik di daerah terdampak ini mencatatkan tingkat realisasi yang bervariasi. Laporan terbaru menunjukkan bahwa tiga kota berhasil mencatatkan realisasi yang melaju cepat. Namun di sisi lain, daerah-daerah yang justru terdampak parah masih tertatih-tatih dalam menyerap anggaran yang telah disediakan oleh pemerintah pusat.
Penyaluran TKD Tambahan sebelumnya telah diselesaikan secara penuh pada Mei silam untuk tiga provinsi di Sumatra yang terdampak banjir. Untuk memantau kelancaran penyerapan, Kementerian Dalam Negeri bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) turun langsung sepanjang Juli 2026 guna melakukan pemantauan serta coaching clinic di berbagai daerah. Berdasarkan laporan Satgas PRR per 4 Agustus 2026, realisasi TKD Tambahan di Provinsi Sumatra Utara baru menyentuh angka Rp 433,45 miliar, atau setara dengan 6,82 persen dari total alokasi yang mencapai Rp 6,35 triliun. Pada sektor pembangunan infrastruktur, realisasi tercatat mencapai sekitar Rp 89,23 miliar atau 2,54 persen dari total alokasi sektor tersebut sebesar Rp 3,51 triliun.
Menelusuri Tanggung Jawab Keselamatan Bangunan Pascakebakaran Gedung Bapenda DKI Jakarta
Di tengah realisasi makro yang masih berjalan lambat, tiga kota menunjukkan performa progresif. Kota Pematang Siantar memimpin dengan tingkat realisasi tertinggi mencapai 40,72 persen. Dana ini dialokasikan sebesar Rp 5,55 miliar untuk rehabilitasi sekolah melalui 42 paket pekerjaan, serta Rp 8,11 miliar untuk prasarana pendukung layanan kesehatan. Menyusul berikutnya, Kota Medan mencatatkan realisasi 21,61 persen yang difokuskan pada pemulihan infrastruktur drainase dan penataan kawasan rawan banjir. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/1084/SJ, Pematang Siantar dan Medan masuk dalam kategori daerah yang tidak terlalu terdampak. Sementara itu, Kota Gunungsitoli mencatatkan realisasi sebesar 15,03 persen dengan alokasi Rp 3,10 miliar untuk rehabilitasi sekolah melalui dua paket pekerjaan, ditambah bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatra Utara untuk merehabilitasi SMPN 4 Sitolu Ori.
Kondisi kontras justru terlihat di daerah yang terdampak parah karena masih tertatih dalam merealisasikan anggarannya. Kabupaten Tapanuli Utara baru merealisasikan Rp 411,82 juta atau hanya 0,55 persen dari total alokasinya sebesar Rp 74,35 miliar. Bahkan, alokasi infrastruktur senilai Rp 43,16 miliar dan sektor pendidikan sebesar Rp 1,65 miliar di wilayah tersebut masih mencatatkan nol realisasi hingga awal Agustus 2026. Situasi serupa terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah yang mencatatkan realisasi 0,00 persen dari total alokasi Rp 123,73 miliar. Padahal, daerah ini memiliki fokus anggaran untuk infrastruktur sebesar Rp 86,15 miliar, kesehatan Rp 8,82 miliar, dan pendidikan Rp 7,31 miliar. Dana tersebut sangat mendesak untuk mengatasi banjir akibat luapan Sungai Aek Silaga-laga yang kerap merendam permukiman di wilayah rawan seperti Kecamatan Tukka dan Kecamatan Badiri.
Reaksi Bahlil Lahadalia Usai Mendapat Skor Kinerja Memuaskan dari Presiden Prabowo
Selain untuk pemulihan fisik pascabencana, pemanfaatan TKD Tambahan juga diarahkan untuk menghadapi tantangan iklim. Kasatgas PRR Tito Karnavian telah memperingatkan pemerintah daerah agar bersiap menghadapi fenomena El Ni帽o yang diprediksi oleh BMKG akan terasa dari Juli hingga Oktober 2026. Merespons peringatan ini, beberapa daerah mulai melakukan langkah antisipasi menggunakan dana transfer tersebut. Kabupaten Dairi memanfaatkan anggaran untuk merancang Command Center sederhana berbasis kontainer yang mudah dimobilisasi. Sementara itu, Kabupaten Humbang Hasundutan menyiapkan regulasi penanggulangan bencana, peremajaan armada pemadam kebakaran, dan penyediaan mobil tangki air untuk mengantisipasi krisis air bersih. Daerah ini juga merealisasikan peremajaan ambulans yang rusak berat serta mengembangkan Command Center terintegrasi melalui Diskominfo.
