Bagaimana warga DKI Jakarta tetap dapat mengakses layanan publik dan bagaimana aparatur sipil negara (ASN) menjalankan tugas harian pascakebakaran yang melanda Gedung Dinas Teknis Abdul Muis? Pertanyaan praktis ini menjadi perhatian penting mengingat sekitar 1.000 ASN dari berbagai perangkat daerah menggantungkan aktivitas perkantoran mereka di gedung tersebut. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bergerak cepat menyusun skema penyesuaian operasional untuk merespons kondisi darurat pascakompleks perkantoran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tersebut terbakar. Melalui penerapan skema bekerja dari rumah (work from home/WFH) secara bergantian serta relokasi kerja sementara, Pemprov DKI memastikan ritme pelayanan masyarakat dan fungsi birokrasi pemerintahan daerah tetap berjalan berkesinambungan.








