Kasus Penipuan Seleksi CPNS Jawa Timur Menyeret Oknum Militer dan Lembaga Pelatihan Sidoarjo

Dalam menjalankan aksinya, OP menjanjikan kelulusan bagi para pelapor untuk ditempatkan di berbagai lembaga pemerintah serta badan usaha milik negara. Instansi yang dijanjikan pun sangat beragam, mulai dari kementerian, kejaksaan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Untuk bisa meloloskan korban lewat jalur seleksi susulan ini, OP meminta bayaran yang cukup tinggi dengan nominal berkisar antara Rp300 juta hingga Rp700 juta per orang yang harus disetorkan oleh para korban.

Baca Juga

Inovasi Pengeboran Pertamina Hulu Energi di Wilayah New Frontier

Agar para korban percaya bahwa proses tersebut legal, mereka diarahkan untuk mengikuti berbagai tahapan seleksi yang dibuat seolah-olah resmi diselenggarakan oleh lembaga negara. Para pelapor diminta menjalani tes akademik, tes fisik, tes psikologi, hingga tes kesehatan di lokasi yang ditentukan. Pelaku juga mengirimkan surat keputusan kelulusan serta jadwal tes yang menggunakan kop resmi lembaga negara terkait kepada para pelapor. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, dokumen-dokumen keputusan serta jadwal ujian tersebut seluruhnya dipastikan palsu.

Salah seorang korban berinisial DYA menceritakan bahwa rangkaian kejadian yang dialaminya berlangsung dari sekitar bulan Agustus hingga Desember 2025. DYA pada awalnya diminta menyetor uang sebesar Rp525 juta untuk bisa mengikuti seleksi susulan tersebut. Jumlah uang yang disetorkan kemudian membengkak menjadi Rp625 juta karena pelaku meminta tambahan biaya penempatan kerja di instansi yang dijanjikan. DYA sempat menjalani serangkaian tes di beberapa lokasi berbeda, seperti tes psikologi di sebuah ruko di Surabaya, tes kesehatan di Rumah Sakit Kementerian Kesehatan Surabaya, serta tes fisik di lapangan Bogowonto. Ketika menyadari adanya kejanggalan, DYA sempat meminta pengembalian uangnya. OP sempat menyetujui untuk mengembalikan uang secara bertahap atau termin, namun janji pengembalian tersebut tidak pernah ditepati oleh pelaku.

Dampak dari penipuan ini sangat besar dengan estimasi total kerugian seluruh korban diperkirakan menembus angka lebih dari Rp20 mimpiar. Jumlah korban yang diduga terjebak dalam modus penipuan seleksi CPNS ini diperkirakan mencapai lebih dari 20 orang. Pada pelaporan tahap awal ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jawa Timur yang dilakukan pada hari Sabtu, 8 Agustus, baru lima orang korban yang terdata melaporkan kerugian dengan akumulasi mencapai Rp3,5 miliar.

Baca Juga

Panduan Layanan Bus Transjakarta Rute Bunderan Senayan-Ancol Saat Car Free Day

Selain kerugian uang dalam jumlah besar, para korban juga menghadapi kendala psikologis berupa intimidasi dari oknum institusi militer saat ingin melaporkan kasus ini ke kepolisian. Beberapa oknum menakut-nakuti korban bahwa uang mereka akan hangus jika masalah ini dilaporkan ke polisi. Selain itu, ada juga ancaman yang menyebutkan bahwa para korban justru bisa dipersalahkan secara hukum dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana penyuapan karena mencoba masuk menjadi CPNS lewat jalur tidak resmi.

Langkah hukum kini telah diambil oleh para korban melalui kuasa hukum mereka, Ketut Surya Putra, dengan melaporkan OP selaku pemilik PT PTC ke SPKT Polda Jawa Timur. Laporan awal ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi kepolisian untuk membongkar jaringan penipuan seleksi CPNS yang meresahkan masyarakat Jawa Timur ini. Penyelidikan kepolisian saat ini sangat dinantikan untuk memperjelas status hukum dari terlapor serta menindak oknum-oknum militer aktif yang diduga ikut terlibat dalam memuluskan aksi penipuan tersebut.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap