Penangkapan Farah Hasmina Harahap dalam Kasus Korupsi Kredit Bank Sumut

Tersangka Farah Hasmina Harahap ditangkap oleh petugas pada tanggal 28 Juli 2026. Lokasi penangkapan tersebut berada di sebuah hunian, tepatnya di Apartemen Cinere yang terletak di kawasan wilayah Jakarta Selatan. Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara, Rizaldi, memberikan penjelasan bahwa keberhasilan operasi penangkapan ini tidak lepas dari kerja sama taktis antarlembaga penegak hukum. Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara mendapatkan bantuan penuh dari jajaran intelijen Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta dalam melacak keberadaan dan mengamankan tersangka di lokasi persembunyiannya.

Bagaimana kronologi awal dugaan tindak pidana korupsi pencairan kredit ini bermula?

Perkara hukum ini bermula dari proses pengajuan fasilitas kredit perbankan yang terjadi pada tahun 2012 silam. Pada saat itu, Farah Hasmina Harahap mengajukan permohonan kredit kepada PT Bank Sumut. Pengajuan fasilitas keuangan tersebut dilakukan dengan mengatasnamakan debitur dari perusahaannya sendiri, yakni CV Hasian Abadi Group. Namun, dalam proses berjalannya waktu, pihak berwenang menemukan adanya berbagai penyimpangan terkait mekanisme dan proses pencairan kredit tersebut. Penyimpangan prosedur inilah yang kemudian diusut lebih dalam oleh tim penyidik karena terindikasi kuat sebagai tindak pidana korupsi.

Baca Juga

Kasus Penipuan Modus Polisi Gadungan di Banjarbaru, Kronologi dan Total Kerugian

Berapa total kerugian negara yang diakibatkan oleh penyimpangan pencairan kredit ini?

Berdasarkan hasil pemeriksaan mendalam dan perhitungan yang dilakukan oleh ahli perhitungan kerugian negara, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para tersangka dalam perkara pencairan kredit ini telah mengakibatkan kerugian negara dengan nilai yang cukup besar. Kerugian negara akibat kasus di PT Bank Sumut tersebut secara resmi dinyatakan mencapai lebih dari Rp2,2 miliar.

Kapan status tersangka ditetapkan dan mengapa ia sempat menjadi buronan kejaksaan?

Pihak penyidik secara resmi menetapkan Farah Hasmina Harahap sebagai tersangka pada tanggal 5 Januari 2026 setelah menemukan alat bukti yang cukup. Namun, ketika tahapan proses penyidikan masih terus berjalan, tersangka memilih untuk tidak bersikap kooperatif dan melarikan diri dari proses penegakan hukum. Akibat tindakan tersebut, pihak penyidik kemudian mengambil langkah tegas dengan memasukkan yang bersangkutan ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Dalam rilis resminya, pihak berwenang juga mencantumkan penetapan nama Sarah ke dalam daftar pencarian orang tersebut terkait pelarian tersangka ini.

Apakah ada pihak lain yang turut ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang sama?

Baca Juga

Tindakan Pelaporan Saat Mengalami Pencopetan di Tengah Kerumunan Acara Besar

Ya, selain menetapkan Direktur CV Hasian Abadi Group, tim penyidik kejaksaan juga telah menetapkan keterlibatan pihak internal perbankan dalam kasus ini. Tersangka lain tersebut adalah seorang Analis Kredit di Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Krakatau Medan yang diketahui berinisial LPL. Berbeda dengan Farah yang sempat melarikan diri dari jerat hukum, LPL telah lebih dahulu menjalani seluruh rangkaian proses peradilan. Ia bahkan telah divonis bersalah oleh majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan atas perbuatan yang dilakukannya.

Di mana tersangka Farah ditahan setelah berhasil diamankan dan dibawa ke Sumatra Utara?

Setelah proses penangkapan di Apartemen Cinere Jakarta Selatan selesai dilakukan, tersangka Farah langsung dibawa menuju kantor Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak kejaksaan. Rizaldi menambahkan keterangan bahwa setelah tiba di gedung Kejati Sumut, tersangka kemudian langsung dijebloskan ke dalam sel tahanan. Saat ini, Farah ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IA Tanjung Gusta yang berlokasi di Kota Medan untuk menunggu tahapan proses hukum selanjutnya.

Pasal apa saja yang disangkakan kepada tersangka atas perbuatannya merugikan negara?

Tersangka dijerat dengan pasal berlapis terkait tindak pidana korupsi yang membelitnya. Ia secara resmi dikenakan Pasal 2 ayat (1) Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain jeratan undang-undang tersebut, tersangka juga dijerat dengan jo Pasal 20 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Pasal 603 Subsidair Pasal 604 KUHP atas serangkaian tindakan melanggar hukum yang telah dilakukannya.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap