KPK Tegaskan Pemanggilan Saksi Kasus Korupsi Kuansing Didasarkan pada Kebutuhan Penyidikan

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, memberikan penjelasan resmi mengenai hal tersebut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Jumat, 31 Juli 2026. Ia menegaskan bahwa setiap pemanggilan saksi dilakukan semata-mata berdasarkan kebutuhan penyidikan yang sedang berlangsung. Keputusan tersebut sama sekali bukan karena adanya tekanan, desakan publik, maupun tantangan dari pihak mana pun. Penyidik hanya akan memanggil pihak-pihak yang keterangannya memang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana.

Kasus yang menyeret nama Bupati Kuansing ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar oleh tim KPK pada 29 Juni 2026. Operasi penindakan tersebut dilakukan secara paralel di Kabupaten Kuantan Singingi dan Jakarta. Dalam operasi itu, KPK berhasil mengamankan 10 orang untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Kegiatan ini sekaligus menjadi OTT ke-14 yang dilakukan oleh KPK sepanjang tahun 2026. Sehari setelah operasi senyap tersebut berlangsung, Suhardiman Amby bersama Sekretaris Daerah Kuantan Singingi, Zulkarnain, memilih untuk menyerahkan diri ke KPK.

Baca Juga

Pemeriksaan Tematik BPK untuk Mengawal Program Ketahanan Energi Nasional

Setelah melakukan pemeriksaan intensif, pada 1 Juli 2026 KPK resmi menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Ketiga tersangka tersebut adalah Suhardiman Amby, Zulkarnain, dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant, Ardiles. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan suap yang berkaitan dengan praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi selama periode 2021 hingga 2026. Selain dugaan suap terkait jual beli jabatan, KPK juga menduga bahwa Suhardiman menerima gratifikasi yang berhubungan dengan pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas.

Keterkaitan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dengan perkara ini berawal dari sebuah pertemuan resmi. Pada 3 Juli 2026, Raja Juli menjelaskan bahwa saat dirinya menerima audiensi Suhardiman Amby pada 2 Juni 2026, kepala daerah tersebut meninggalkan sebuah amplop yang tertutup map di ruang pertemuan. Mengetahui adanya amplop yang tertinggal, Raja Juli kemudian memerintahkan ajudannya untuk segera mengembalikan amplop itu tanpa mengetahui isi di dalamnya. Proses pengembalian amplop tersebut akhirnya terlaksana pada 12 Juni 2026, yang diserahkan kepada Suhardiman melalui ajudannya di Kabupaten Kuantan Singingi.

Baca Juga

Strategi Ganda Pertamina dalam Menjaga Ketahanan Energi Nasional

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan, Raja Juli Antoni juga melaporkan penolakan gratifikasi tersebut kepada KPK pada 3 Juli 2026. Namun, pada 17 Juli 2026, KPK menyatakan tidak menerima laporan penolakan gratifikasi tersebut. Alasan penolakan laporan ini adalah karena pemberian amplop yang dimaksud sudah menjadi bagian dari proses penyidikan perkara yang sedang berjalan. Saat ini, para penyidik KPK masih berfokus mendalami dugaan perkara ini dengan memverifikasi jumlah uang yang dipungut di koperasi unit desa (KUD) setempat, serta menganalisis berbagai barang bukti yang diperoleh dalam serangkaian penggeledahan.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap