Kasus Penebangan Pohon di Jalan Riau Bandung, Penegakan Hukum dan Pihak yang Terlibat

Berikut adalah rangkuman tanya jawab mengenai arah penegakan hukum dan pertanggungjawaban para pihak terkait dalam kasus penebangan pohon di Jalan Riau tersebut.

Pertanyaan: Mengapa kasus penebangan pohon di Jalan LLRE Martadinata ini dikategorikan sebagai pelanggaran berat?

Jawaban: Kasus ini bermula dari hilangnya sepuluh pohon besar secara bertahap di depan lokasi pembangunan fasilitas lapangan olahraga padel. Skala penebangan yang cukup masif di salah satu jalan protokol Kota Bandung membuat Wali Kota Bandung Muhammad Farhan berang. Pemerintah Kota Bandung menilai tindakan ini bukan sekadar kelalaian biasa, melainkan pelanggaran berat terhadap aturan kelestarian lingkungan kota. Peningkatan status penanganan ini membuka peluang penerapan sanksi hukum yang jauh lebih berat bagi pihak-pihak yang terbukti terlibat.

Pertanyaan: Apa dugaan Komisi I DPRD Kota Bandung mengenai latar belakang penebangan pohon tersebut?

Baca Juga

Kementerian Kehutanan Raih Opini WTP BPK atas Laporan Keuangan 2025

Jawaban: Radea Respati Paramudhita menduga kuat bahwa penebangan sepuluh pohon besar ini bukanlah inisiatif spontan dari pekerja kasar di lapangan. Tindakan perusakan lingkungan tersebut disinyalir telah direncanakan secara terorganisasi, didukung oleh penyedia dana tertentu, dan memiliki keterkaitan erat dengan proyek pembangunan fasilitas lapangan padel yang sedang berjalan di lokasi kejadian. Ada indikasi kepentingan bisnis yang sengaja mengorbankan ruang terbuka hijau demi kelancaran proyek komersial tersebut.

Pertanyaan: Mengapa penegakan hukum disarankan menyasar pemilik manfaat dan bukan sekadar pekerja lapangan?

Jawaban: Selama ini, penegakan hukum dalam kasus perusakan fasilitas umum atau lingkungan sering kali hanya menyentuh para pekerja teknis yang melakukan penebangan langsung di lapangan. Komisi I DPRD Kota Bandung menekankan bahwa pola penanganan tersebut harus diubah. Langkah hukum yang diambil oleh Pemerintah Kota Bandung harus menyasar hingga ke pemilik manfaat utama atau beneficial owner dari entitas bisnis yang berada di balik proyek tersebut. Hal ini penting untuk memastikan aktor intelektual yang mendanai dan memerintahkan penebangan mendapatkan hukuman yang setimpal.

Pertanyaan: Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi yang diusulkan oleh DPRD?

Jawaban: Radea mendesak Pemerintah Kota Bandung untuk menerapkan prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi. Dengan mekanisme hukum ini, tanggung jawab pidana atas kerusakan lingkungan tidak hanya dibebankan kepada entitas perusahaan secara umum atau pekerja tingkat bawah. Tanggung jawab hukum dapat menjerat jajaran manajer hingga komisaris perusahaan apabila mereka terbukti terlibat atau membiarkan tindakan ilegal tersebut terjadi demi keuntungan bisnis perusahaan.

Baca Juga

Pemerintah Tunda Penerapan Pajak E-Commerce 2026, Siapkan Pengembalian Dana

Pertanyaan: Siapa saja pihak yang dinilai lalai dalam melakukan pengawasan internal pada kasus ini?

Jawaban: Ketika terjadi pelanggaran aturan di wilayah perkotaan, sorotan publik dan evaluasi sering kali langsung diarahkan kepada aparatur pemerintah setempat, seperti dinas terkait, camat, hingga lurah. Padahal, dari sisi internal korporasi, terdapat Dewan Komisaris yang memiliki kewajiban hukum untuk mengawasi serta memonitor setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh jajaran direksi. Kelalaian pengawasan dalam kasus penebangan pohon ini juga harus dialamatkan kepada Dewan Komisaris entitas bisnis yang bersangkutan karena dinilai gagal menjalankan fungsi kontrol internal mereka.

Pertanyaan: Apa langkah hukum perdata yang diusulkan untuk memulihkan kerusakan lingkungan?

Jawaban: Selain mendorong proses pidana, DPRD Kota Bandung juga mendorong pengajuan gugatan perdata terhadap pihak yang bertanggung jawab. Gugatan perdata ini difokuskan pada tuntutan ganti rugi materiil yang akan dialokasikan untuk restorasi lingkungan. Biaya pemulihan lingkungan, seperti penanaman kembali pohon-pohon pengganti yang setara serta perawatan kawasan hijau yang rusak, harus sepenuhnya ditanggung oleh pelaku usaha yang bersangkutan agar tidak membebani anggaran daerah.

Hingga saat ini, proses hukum dan pemeriksaan administratif masih terus berjalan di tingkat Pemerintah Kota Bandung. Identitas lengkap dari entitas bisnis maupun individu yang menjadi pemilik manfaat proyek lapangan padel tersebut belum diumumkan secara resmi ke publik, mengingat penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan pemenuhan unsur-unsur pelanggaran hukum yang dituduhkan.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap