Cara Memahami Perubahan Perhitungan Kerugian Negara dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji Yaqut Cholil Qoumas

Langkah pertama untuk memahami perkembangan kasus ini adalah dengan membandingkan angka-angka kerugian negara yang diajukan oleh penegak hukum. Pengacara Yaqut, Dodi Abdul Kadir, mengungkapkan bahwa estimasi awal kerugian negara berdasarkan perhitungan tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI adalah sekitar Rp622 miliar. Namun, di dalam surat dakwaan, angka tersebut berubah drastis menjadi 271.000 dolar AS. Perubahan nominal dan konversi mata uang ini memicu pertanyaan dari pihak kuasa hukum mengenai landasan penghitungan yang digunakan dalam berkas perkara.

Baca Juga

Cara Polisi Mengungkap Dugaan Pembunuhan Berencana dalam Kematian Sutrimo

Langkah kedua adalah membedah tiga komponen yang menjadi dasar klaim kerugian keuangan negara oleh jaksa. Penasihat hukum Yaqut lainnya, Mellisa Anggraini, merinci bahwa komponen pertama berkaitan dengan dugaan fee percepatan, yang menurutnya tidak memuat bukti keterlibatan Yaqut. Komponen kedua menyangkut dugaan kuota petugas yang dijual oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) kepada jemaah. Sementara itu, komponen ketiga berfokus pada seluruh keuntungan PIHK yang memberangkatkan jemaah yang dinilai tidak berhak berangkat pada periode tersebut. Di sisi lain, tim hukum mengklaim pihak BPK menyatakan tidak menghitung kerugian negara secara spesifik melainkan menyebut hal tersebut sebagai dampak sosial.

Langkah ketiga adalah menganalisis batas tanggung jawab administrasi atas kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian. Dodi Abdul Kadir berargumen bahwa keputusan Yaqut mengenai pembagian kuota haji tambahan pada tahun 2024 merupakan ranah kebijakan menteri. Kuota tambahan tersebut diperoleh setelah adanya pertemuan resmi antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman. Oleh sebab itu, tim hukum menilai pertanggungjawaban Yaqut seharusnya dibatasi pada wilayah administrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Baca Juga

Cara Memahami Sorotan SETARA Institute terhadap Manuver Hukum Mantan Jampidsus

Langkah keempat adalah terus memantau konstruksi perkara lengkap yang akan diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK di persidangan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa penuntut umum akan memaparkan secara detail konstruksi kasus berdasarkan hasil penyidikan. Saat ini, terdapat empat orang yang diproses hukum sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan, yaitu Yaqut Cholil Qoumas, Staf Khusus Yaqut bernama Ishfah Abidal Aziz, Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Kesthuri Asrul Azis Taba, dan Direktur Operasional Maktour Ismail Adham. KPK menerapkan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Pasal 603 atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.