Cara Memahami dan Mengawal Alokasi Anggaran Pendidikan Sesuai Putusan MK

Selanjutnya, masyarakat perlu menyadari bahwa kewajiban konstitusional pemerintah mencakup pembiayaan pendidikan dasar, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) UUD NRI 1945. Pengalihan anggaran untuk program lain dapat menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kewajiban negara yang diperintahkan dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945. Hakim Konstitusi M Guntur Ahmad menegaskan bahwa anggaran operasional pendidikan untuk tujuan fundamental seharusnya tidak boleh terdampak atau dikurangi. Hal ini berlaku mutlak, terlepas dari apa pun keterbatasan yang dialami negara dalam menetapkan APBN pada tahun berjalan.

Baca Juga

Bantahan Resmi Mendes PDT Yandri Susanto Terkait Hoaks Larangan Warung Dekat Koperasi Desa Merah Putih

Untuk melakukan pengawasan yang efektif, masyarakat harus mengetahui komponen utama apa saja yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan. Negara harus tegas dan konsisten dalam menentukan komponen tersebut. Keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan dipengaruhi oleh unsur-unsur melekat, seperti tersedianya lembaga pendidikan yang memadai, tenaga pendidikan yang kompeten dan profesional, serta sistem kurikulum yang berkeadilan. Unsur-unsur ini berkaitan erat dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang merata serta kesejahteraan tenaga pendidik. Anggaran pendidikan harus difokuskan pada pemenuhan unsur-unsur ini agar hak warga negara tidak terhalangi.

Poin krusial lain yang perlu dikawal adalah penempatan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam APBN 2026, ambang batas 20 persen anggaran pendidikan baru bisa tercapai setelah anggaran program MBG dimasukkan ke dalamnya. Pencantuman program MBG sebagai salah satu operasional penyelenggaraan pendidikan tertuang dalam penjelasan norma Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025. Mahkamah menilai bahwa langkah tersebut tidak sesuai dengan pemaknaan operasional penyelenggaraan pendidikan dan justru menyebabkan ketidakseimbangan proporsional pada pos anggaran pendidikan secara keseluruhan.

Baca Juga

Pertamina Raih Penghargaan Outstanding SDG Innovator 2026 Lewat Inovasi Bioenergy Lestari

Untuk mencegah ketimpangan anggaran, masyarakat dapat mendorong agar pembiayaan program MBG ditentukan secara terpisah. Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menyatakan bahwa pembiayaan program MBG seharusnya ditentukan secara tersendiri atau secara khusus di luar anggaran pendidikan. Hal ini didasari oleh luasnya cakupan yang menjadi target program MBG tersebut. Apabila anggaran pendidikan digunakan untuk penyelenggaraan program MBG, hal itu akan mengganggu proporsionalitas anggaran pendidikan. Terlebih lagi, tidak setiap program yang menyasar peserta didik dapat ditarik masuk ke dalam kategori operasional penyelenggaraan pendidikan.

Langkah terakhir adalah memantau penyusunan APBN agar terhindar dari ketidakpastian hukum di masa mendatang. Menurut mahkamah, penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 telah menciptakan ketidakpastian hukum dan menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban negara dalam memenuhi prioritas anggaran pendidikan. Fakta hukum di persidangan menunjukkan bahwa apabila anggaran MBG dikeluarkan dari pos anggaran pendidikan, persentase keseluruhan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN 2026 menjadi tidak tercapai. Pengawasan dari masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan pemenuhan hak pendidikan dasar yang dibiayai penuh oleh pemerintah.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap