Sidang Kasus PT DSI, Eks Direktur Sampaikan Eksepsi dan Batasan Tanggung Jawab Operasional

Penasihat hukum terdakwa, Abdul Bari Alkatiri, turut memberikan penjelasan mengenai pengajuan eksepsi tersebut. Ia memaparkan bahwa nota keberatan merupakan bagian dari hak terdakwa dalam proses peradilan yang sah. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap perbuatan yang didakwakan dinilai secara objektif berdasarkan fakta, waktu kejadian, dan kewenangan masing-masing pihak yang terlibat di dalam struktur kepengurusan PT DSI.

Poin pembelaan utama yang ditegaskan oleh Mery Yuniarni berfokus pada masa jabatannya sebagai direktur. Ia menegaskan bahwa setelah dirinya tidak lagi menjabat sebagai bagian dari jajaran Direksi, ia sudah sama sekali tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan operasional PT DSI. Mery mengeklaim bahwa seluruh kegiatan operasional yang kini dipersoalkan secara hukum justru berjalan setelah dirinya resmi mengundurkan diri dari perusahaan.

Baca Juga

Cara Mengukur Pertumbuhan Nilai Bisnis Indian Premier League yang Mencapai USD 20,6 Miliar

Mery memaparkan lebih jauh mengenai situasi perusahaan saat ia masih aktif menjabat. Menurut keterangannya, pada masa jabatannya, kegiatan bisnis yang berkaitan dengan perkara ini belum beroperasi. Ia secara spesifik menyatakan bahwa ketika ia masih menjabat, belum ada pemberi pinjaman atau lender, penerima pinjaman atau borrower, aktivitas penghimpunan dana nasabah, maupun kegiatan penyaluran pembiayaan. Fakta terkait lini masa ini diminta untuk diperiksa secara jujur dalam persidangan.

Selain itu, Mery juga menyoroti program kampanye internal yang dijalankan oleh PT DSI. Ia menyatakan bahwa kampanye internal tersebut baru dilaksanakan setelah dirinya tidak lagi berada dalam struktur Direksi perusahaan. Terdakwa mengeklaim bahwa dirinya tidak pernah diberi tahu, tidak pernah dimintai persetujuan, dan sama sekali tidak terlibat dalam pelaksanaan kampanye internal tersebut.

Guna membuktikan dalil pembelaannya, Mery mengajukan permintaan khusus kepada Majelis Hakim. Ia meminta agar pengadilan membuka seluruh dokumen perusahaan yang berkaitan dengan operasional PT DSI. Dokumen yang diminta mencakup data perubahan pengurus, data lender dan borrower pertama, catatan penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan pertama, notulen rapat direksi, komunikasi internal, hingga identitas pihak yang memiliki akses ke rekening perusahaan.

Baca Juga

Penertiban Disiplin Aparatur Sipil Negara, Tindakan dan Sanksi Saat Terjaring Razia Jam Kerja di Aceh

Terdakwa berharap pengadilan dapat membandingkan tanggal pengunduran dirinya dengan tanggal masuknya lender dan borrower pertama, serta pencairan dana pertama. Di samping itu, Mery juga menyebutkan nama Taufiq Aljufri dalam nota keberatannya. Menurut Mery, Taufiq Aljufri harus memberikan penjelasan secara terperinci mengenai siapa yang sebenarnya memimpin dan mengendalikan PT DSI pada saat periode penghimpunan serta pencairan dana berlangsung.

Penjelasan dari Taufiq Aljufri dinilai penting untuk mengungkap kapan lender dan borrower mulai masuk, siapa yang memberikan perintah terkait dana, bagaimana kegiatan internal dijalankan, dan siapa pemegang kendali perusahaan saat itu. Lebih lanjut, Mery menegaskan bahwa eksepsi yang diajukannya bukan bertujuan untuk mengesampingkan hak para lender. Ia justru mendukung agar seluruh fakta dibuka secara transparan demi kepastian hukum, seraya menekankan bahwa para lender berhak memperoleh kembali dananya.

Mery juga menyatakan bahwa dirinya tidak pernah memberikan persetujuan terhadap kegiatan operasional yang pada akhirnya merugikan para lender. Ia merasa bahwa apabila kegiatan tersebut dijalankan tanpa sepengetahuannya, maka kepercayaan dan reputasinya telah disalahgunakan oleh pihak lain. Pada akhir nota keberatannya, Mery menyatakan komitmennya untuk menghormati seluruh proses persidangan dan menyerahkan penilaian alat bukti sepenuhnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap