Rincian Kenaikan Tunjangan Kinerja TNI dan Pegawai Kemenhan

Peningkatan persentase tunjangan kinerja ini merupakan langkah penting yang sudah dinantikan, mengingat Kementerian Pertahanan dan institusi TNI belum pernah mendapatkan penyesuaian tunjangan kinerja sejak tahun 2018. Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal Rico Ricardo Sirait, pada hari Kamis, 30 Juli 2026, menjelaskan bahwa Peraturan Presiden Nomor 42 dan 43 Tahun 2026 ini hadir untuk menggantikan regulasi yang lama. Kedua peraturan presiden terbaru tersebut secara resmi mencabut dan menggantikan Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2018 serta Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2018 yang selama ini menjadi landasan pemberian tunjangan.

Kenaikan persentase pembayaran tunjangan kinerja ini tidak diberikan begitu saja, melainkan didasarkan pada pemenuhan sejumlah persyaratan ketat yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyesuaian Tunjangan Kinerja, sebuah instansi pemerintah diwajibkan memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi di kisaran 80 hingga 90 persen terlebih dahulu. Terkait persyaratan ini, Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayjen I Gusti Ngurah Wisnu Wardana, saat memberikan keterangan di Kementerian Pertahanan Jakarta Pusat pada Kamis, 30 Juli 2026, mengonfirmasi pencapaian instansinya. Penilaian untuk Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini telah melampaui angka 80, secara spesifik berada di angka 80,002.

Baca Juga

Pembangunan Proyek Strategis di Kalimantan Utara untuk Mendukung IKN

Selain harus memenuhi standar Indeks Reformasi Birokrasi, instansi juga diwajibkan untuk memenuhi indikator tata kelola keuangan yang baik. Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2024 mensyaratkan bahwa penyesuaian tunjangan kinerja hanya dapat dilakukan jika instansi terkait berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama minimal tiga tahun berturut-turut. Mayjen I Gusti Ngurah Wisnu Wardana menegaskan bahwa Kementerian Pertahanan dan TNI telah berhasil memenuhi persyaratan tersebut. Bahkan, pencapaian yang diraih melebihi syarat minimal, di mana Kemenhan dan TNI telah sukses meraih opini WTP dari BPK selama lima kali berturut-turut.

Pihak Kementerian Pertahanan menyambut sangat baik keputusan kenaikan tunjangan kinerja ini. Brigadir Jenderal Rico Ricardo Sirait menyampaikan bahwa langkah pemerintah ini merupakan bentuk apresiasi nyata atas capaian reformasi birokrasi serta peningkatan kinerja yang telah ditunjukkan oleh Kementerian Pertahanan dan TNI. Terlebih lagi, berbagai tugas serta tanggung jawab yang diemban oleh prajurit dan pegawai terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Peningkatan tanggung jawab tersebut mencakup upaya berkelanjutan dalam menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia maupun peran aktif dalam mendukung berbagai program strategis yang dicanangkan oleh pemerintah.

Dengan berlakunya dua aturan baru tersebut, penyesuaian besaran nominal tunjangan kinerja akan mengikuti kelas jabatan yang ada di lingkungan TNI dan Kementerian Pertahanan. Berdasarkan laporan dari Antara, struktur besaran yang diterima disesuaikan dengan pangkat setiap pegawai atau prajurit. Sebagai gambaran, tunjangan kinerja untuk prajurit TNI pada kelas jabatan 1, yang pada umumnya diisi oleh prajurit dengan pangkat terendah, kini telah ditetapkan sebesar Rp 2,5 juta. Apabila dibandingkan dengan besaran tunjangan kinerja pada aturan lama yang berada di kisaran Rp 1,9 juta, terdapat kenaikan nominal sekitar Rp 600 ribu untuk kelas jabatan terendah ini.

Baca Juga

Bapanas Cabut Izin Edar Beras Fortifikasi dan Berklaim Gizi yang Tak Penuhi Syarat

Untuk kelas jabatan di tingkat menengah hingga atas, rentang nominal tunjangan kinerja yang diberikan semakin bervariasi. Rentang tunjangan kinerja untuk kelas jabatan 2 sampai dengan kelas jabatan 8 ditetapkan sebesar Rp 2.931.100 sampai dengan Rp 5.472.100. Berlanjut ke tingkat berikutnya, yaitu kelas jabatan 9 sampai dengan kelas jabatan 11, besaran tunjangan kinerja yang berhak diterima berada di rentang Rp 6.276.600 sampai dengan Rp 9.852.300. Pada tingkat yang lebih tinggi, rentang tunjangan kinerja untuk kelas jabatan 12 sampai dengan 14 adalah sebesar Rp 11.133.000 sampai dengan Rp 19.485.000. Sementara itu, bagi pegawai atau prajurit yang pangkatnya masuk ke dalam kelas jabatan 15, mereka akan menerima tunjangan kinerja sebesar Rp 21.690.000. Selanjutnya, kelas jabatan 16 berhak mendapatkan Rp 30.058.800, dan kelas jabatan 17 menerima besaran Rp 37.395.000.

Kenaikan tunjangan kinerja ini tentunya juga berlaku secara proporsional bagi para perwira tinggi atau jenderal di lingkungan kemiliteran. Jajaran posisi bintang 3, seperti Kepala Staf Umum TNI serta jabatan wakil kepala staf angkatan, akan menerima tunjangan kinerja dengan jumlah hingga Rp 44.874.000. Sementara itu, untuk kelas jabatan tertinggi, yakni posisi bintang 4 seperti kepala staf angkatan, besaran tunjangan kinerja yang akan diterima ditetapkan sebesar Rp 48.613.500.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap