Putusan MK Soal Anggaran MBG dan Penundaan Pemulihan Hak Konstitusional Pendidikan

Penetapan jeda waktu implementasi hingga 2028 tersebut memicu sorotan tajam dari pemantau kebijakan publik. Ahli Kebijakan Kesehatan dari MBG Watch, Isnawati Hidayah, memberikan tanggapan melalui keterangan tertulisnya pada Kamis, 30 Juli 2026, terkait potensi dampak dari tenggat waktu yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi. Isnawati menuturkan bahwa dengan tersedianya rentang waktu selama dua tahun tersebut, alokasi anggaran pendidikan masih memiliki potensi besar untuk terus dipergunakan dalam membiayai pelaksanaan program MBG. Ia menilai bahwa mahkamah seolah membiarkan praktik pengalihan fungsi anggaran pendidikan untuk membiayai program tersebut terus berlangsung selama dua tahun mendatang. Lebih lanjut, sikap ini dianggap berisiko membenarkan pengurangan kualitas belanja pendidikan demi program pemerintah, yang pada akhirnya mengorbankan ruang fiskal pendidikan nasional.

Menurut pandangan Isnawati, kondisi tersebut juga berpotensi membuka ruang terjadinya pemborosan serta risiko korupsi dalam skala yang besar. Ia mengkhawatirkan bahwa pemerintah di masa mendatang dapat menjadikan putusan ini sebagai sebuah rujukan untuk kembali mengalihkan anggaran pendidikan setiap kali muncul program prioritas baru. Anggaran pendidikan tersebut seharusnya difokuskan dan digunakan untuk memperkuat kualitas sekolah, kompetensi guru, serta proses pembelajaran di seluruh Indonesia. Penuturan ini juga disertai catatan kritikal dari Isnawati yang secara tegas menyatakan bahwa hingga saat ini program MBG belum memiliki bukti kuat yang mampu menunjukkan keberhasilannya dalam memperbaiki status gizi anak secara berkelanjutan.

Baca Juga

Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pemisahan Anggaran Makan Bergizi Gratis dari Dana Pendidikan

Persoalan penggunaan pos anggaran pendidikan ini menjadi semakin krusial ketika disandingkan dengan realitas kualitas sarana fisik sekolah di Indonesia. Peneliti Hukum CELIOS, Muhamad Saleh, pada hari yang sama mengungkap data dari sebuah studi tahun 2026 yang menggambarkan kondisi nyata infrastruktur pendidikan dasar. Berdasarkan data studi tersebut, tercatat sekitar 49 persen ruang kelas sekolah dasar (SD) di Indonesia berada dalam kondisi mengalami kerusakan berstatus ringan hingga sedang. Tidak hanya itu, data studi tersebut juga menunjukkan bahwa sekitar 10,8 persen dari total ruang kelas SD di tanah air mengalami kondisi kerusakan yang tergolong berat. Saleh mengingatkan bahwa tujuan dari program pemerintah tidak boleh dicapai dengan cara mengorbankan hak konstitusional lain yang sama pentingnya, yakni hak warga negara atas pendidikan yang berkualitas.

Adanya ketimpangan kondisi fisik sekolah tersebut membuat penundaan eksekusi putusan Mahkamah Konstitusi memicu kekecewaan yang mendalam. Muhamad Saleh secara terbuka menyatakan rasa kecewanya karena Mahkamah Konstitusi dinilai telah menunda pemulihan hak-hak konstitusional selama dua tahun ke depan, padahal perbaikan tata kelola program MBG tengah menjadi perhatian utama publik. Ia menegaskan bahwa kerugian terhadap sektor pendidikan terjadi setiap hari ketika anggaran pendidikan dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis. Saleh menilai bahwa putusan ini berpotensi melegitimasi pengalihan anggaran pendidikan yang terus berlangsung hingga mendekati pelaksanaan Pemilu 2029. Lebih lanjut, ia juga menyatakan bahwa penundaan implikasi hukum ini merupakan suatu bentuk pembiaran terhadap pelanggaran atas mandat konstitusional yang telah menetapkan kewajiban alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen.

Baca Juga

Presiden Prabowo Jajal KA Nusantara Explorer dan Rincian Fasilitas Kereta Mewah KAI

Melalui rentetan argumentasi dan pertimbangan tersebut, peran Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan keadilan anggaran mendapat kritik keras dari berbagai pihak pemerhati kebijakan. Muhamad Saleh menegaskan pandangannya bahwa dalam perkara ini, Mahkamah Konstitusi dianggap telah gagal menjalankan perannya secara optimal sebagai perlindungan yudisial atau judicial protection terhadap hak-hak warga negara. Keputusan yang menetapkan pemisahan anggaran MBG baru pada APBN 2028 membuat pengawasan publik terhadap pemanfaatan pos pendidikan nasional pada periode transisi 2026 dan 2027 menjadi tantangan besar. Hal ini menuntut kewaspadaan dari masyarakat agar alokasi pendidikan tetap pada koridor fungsinya.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap