Profil dan Peran Nurman Herin, Tersangka Baru Kasus TPPU Febrie Adriansyah

Tersangka Nurman Herin diketahui merupakan seorang pengusaha yang berasal dari daerah Jambi. Berdasarkan informasi dari pihak penyidik yang menangani kasus ini, Nurman memiliki latar belakang pendidikan yang sama dengan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah. Keduanya tercatat sebagai alumnus dari institusi pendidikan yang sama, yakni Universitas Jambi. Setelah secara resmi menyandang status sebagai tersangka dalam perkara ini, pihak kejaksaan langsung mengambil langkah penahanan terhadap Nurman. Penahanan tersebut akan berlangsung selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, yang mulai dihitung sejak hari Kamis saat penetapannya diumumkan.

Dalam konstruksi perkara pencucian uang ini, penyidik menduga kuat bahwa Nurman Herin menjalankan peran yang sangat krusial, yakni sebagai penjaga gerbang atau yang sering diistilahkan sebagai gatekeeper dalam sebuah jaringan bisnis. Tugas utama yang dijalankannya disinyalir meliputi berbagai aktivitas, mulai dari mengelola, mengamankan, hingga bertindak sebagai perantara. Aktivitas tersebut berkaitan dengan pengelolaan aset maupun transaksi keuangan yang diduga kuat berasal dari hasil tindak pidana. Dugaan keterlibatan pengusaha asal Jambi ini semakin menguat setelah penyidik mengaitkan perannya dengan penguasaan aset bernilai fantastis. Aset yang kini menjadi barang bukti utama dalam perkara TPPU tersebut berupa uang dalam bentuk valuta asing dengan nilai yang mencapai ratusan miliar rupiah, serta logam mulia berupa emas dengan berat total 74 kilogram.

Baca Juga

Cara Menonton Siaran Langsung dan Jadwal Bola Malam Ini 31 Juli hingga 1 Agustus 2026

Dengan ditetapkannya Nurman Herin, maka jumlah tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang ini resmi bertambah menjadi dua orang. Jauh sebelum penetapan Nurman, Kejaksaan Agung telah lebih dahulu menetapkan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah sebagai tersangka utama pada hari Jumat, 24 Juli 2026. Langkah hukum terhadap Febrie tersebut didasarkan pada sebuah Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru dengan nomor registrasi Print-03/F.2/Fd.2/07/2026. Dokumen hukum tersebut diterbitkan secara resmi pada tanggal 20 Juli 2026. Penerbitan Sprindik ini dilakukan sesaat setelah pihak Kejaksaan Agung menerima pelimpahan berkas perkara beserta seluruh barang bukti dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Barang bukti yang dilimpahkan oleh Polri tersebut mencakup emas seberat 74 kilogram dan uang dalam berbagai mata uang asing yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.

Proses penyidikan kasus pencucian uang ini juga berjalan beriringan dengan penerbitan beberapa Surat Perintah Penyidikan lainnya oleh Kejaksaan Agung. Salah satunya adalah Sprindik Nomor 43 yang diterbitkan secara khusus untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU yang memiliki kaitan dengan PT KNI. Selanjutnya, terdapat pula Sprindik Nomor 44 yang diterbitkan guna menangani perkara dugaan korupsi dalam tata kelola batu bara yang diperuntukkan bagi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Kasus tata kelola batu bara ini diduga menjadi salah satu penyebab utama terjadinya pemadaman listrik atau blackout di sejumlah wilayah. Di samping itu, Kejaksaan Agung juga menerbitkan Sprindik Nomor 45 yang bertujuan untuk menyelidiki dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan perkara PT Asabri.

Baca Juga

Cara Menerapkan Nilai Kepemimpinan Berdasarkan Kongres XI WUJA

Sebagai bagian dari upaya untuk mengusut tuntas kasus dugaan TPPU ini, Tim 9 Kejaksaan Agung juga terus memperluas cakupan penyidikan mereka. Saat ini, tim penyidik tengah melakukan pemeriksaan intensif terhadap tujuh perusahaan berbeda. Ketujuh perusahaan ini diduga pernah menggunakan jasa seorang pria bernama Don Ritto dalam proses penanganan perkara di lingkungan Jampidsus. Don Ritto sendiri bukanlah nama baru dalam pusaran kasus hukum, karena ia telah lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Polri. Penetapan tersangka terhadap Don Ritto tersebut berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh penyelenggara negara pada perkara PT Asabri yang terjadi selama rentang periode tahun 2020 hingga 2024.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap