Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pemisahan Anggaran Makan Bergizi Gratis dari Dana Pendidikan

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan pengujian penggunaan anggaran pendidikan tersebut. JPPI memandang langkah ini sebagai sebuah kemenangan konstitusional yang sangat penting bagi perlindungan dana pendidikan di Indonesia. Meskipun demikian, organisasi pemantau ini memberikan catatan kritis mengenai tenggat waktu pelaksanaan pemisahan anggaran. Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, pada Rabu, 30 Juli 2026, menegaskan bahwa langkah koreksi terhadap alokasi anggaran ini seharusnya dapat dilakukan secepat mungkin. Ia menilai pemerintah tidak perlu menunggu hingga batas waktu maksimal yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi memandatkan secara tegas agar program makan bergizi gratis dipisahkan dari anggaran pendidikan. Hakim Mahkamah Konstitusi, Enny Nurbaningsih, menyatakan bahwa anggaran proyek tersebut harus dikeluarkan dari pos pendidikan dalam penyusunan APBN pada tahun-tahun berikutnya. Pemisahan alokasi dana ini wajib direalisasikan paling lambat dalam APBN 2028, atau selambat-lambatnya dua tahun sejak putusan perkara tersebut dibacakan. Langkah pemisahan ini dinilai sangat krusial untuk menjaga amanat konstitusi yang mewajibkan alokasi mandatory spending sebesar 20 persen dari APBN khusus untuk sektor pendidikan nasional.

Baca Juga

Presiden Prabowo Jajal KA Nusantara Explorer dan Rincian Fasilitas Kereta Mewah KAI

Landasan utama dari keputusan Mahkamah Konstitusi ini adalah penegasan bahwa program makan bergizi bukan merupakan komponen utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Anggaran pendidikan yang diamanatkan oleh konstitusi memiliki tujuan-tujuan prioritas yang sangat spesifik untuk kemajuan infrastruktur sekolah dan kelangsungan belajar siswa. Dana pendidikan tersebut seharusnya difokuskan untuk membiayai program pembebasan biaya sekolah bagi masyarakat. Selain itu, dana ini juga diperuntukkan guna melakukan perbaikan gedung-gedung sekolah yang rusak, meningkatkan kesejahteraan para guru, memperluas daya tampung sekolah di berbagai daerah, serta menangani permasalahan anak-anak yang tidak bersekolah.

Terkait tenggat waktu tersebut, JPPI menyoroti bahwa masa transisi selama dua tahun dinilai terlalu panjang. Ubaid Matraji mengungkapkan kekecewaannya karena Mahkamah Konstitusi tidak mewajibkan koreksi tersebut secara langsung mulai pada penyusunan APBN 2027. Padahal, Mahkamah Konstitusi sendiri mengakui dalam pertimbangannya bahwa proses penyusunan APBN untuk tahun anggaran 2027 saat ini masih berlangsung. Mahkamah juga mencatat bahwa akan jauh lebih baik apabila pemisahan anggaran program makan bergizi dari pos pendidikan sudah mulai diterapkan sejak APBN 2027, alih-alih menunda hingga tahun berikutnya.

Baca Juga

Putusan MK Soal Anggaran MBG dan Penundaan Pemulihan Hak Konstitusional Pendidikan

Peringatan keras juga disampaikan oleh JPPI terkait dampak penundaan pemisahan anggaran ini. Menurut JPPI, setiap tahun penundaan pemisahan anggaran program makan bergizi akan memperpanjang penggerusan struktural terhadap anggaran pendidikan secara keseluruhan. Dana yang semestinya digunakan untuk peningkatan mutu, perbaikan fasilitas dasar, dan akses pendidikan dasar akan kembali tersedot untuk pengadaan pangan harian. Oleh karena itu, percepatan pemisahan anggaran sejak APBN 2027 dipandang mutlak diperlukan agar hak-hak dasar anak didik dan tenaga pendidik di seluruh Indonesia tidak terus berkurang akibat tumpang tindih pembiayaan program pemerintah.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap