Proses Verifikasi Klaim Legalitas Temuan Ratusan Senjata di Sekolah Swasta Pondok Pinang

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menuntut bukti tertulis dan dokumen kesepakatan resmi mengenai rencana kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Dalam kasus di Pondok Pinang, pihak yayasan sekolah swasta melalui kuasa hukumnya, Alvon Kurnia Palma, secara terbuka mendesak mantan ketua yayasan berinisial IWD untuk membuktikan klaim bahwa ratusan senjata itu memang disiapkan untuk kegiatan ekstrakurikuler menembak. Keberadaan program sekolah seperti ekskul tidak bisa hanya didasarkan pada pernyataan lisan, melainkan harus didukung oleh dokumen program kerja, kurikulum, serta persetujuan resmi dari jajaran pengurus yayasan yang berwenang.

Baca Juga

Tokopedia dan Shopee Kembalikan Dana PPh Pedagang Usai Penundaan Pajak

Tahap berikutnya adalah meneliti keabsahan persetujuan dari pihak otoritas tertinggi yayasan pada saat kesepakatan dibuat. Pihak yayasan menyoroti status pembina yayasan terdahulu, Pak Suryo, yang disebut-sebut menyetujui kerja sama penyimpanan senjata tersebut pada tahun 2020. Penyelidikan mendalam menunjukkan bahwa pada saat itu, Pak Suryo telah berusia 104 tahun. Usia yang sangat lanjut ini menimbulkan keterbatasan fisik dan kognitif yang signifikan bagi Pak Suryo dalam memahami, mengetahui, serta memberikan persetujuan yang sah terhadap suatu usulan kerja sama yang berisiko tinggi seperti penyimpanan senjata. Oleh karena itu, penting untuk memverifikasi apakah persetujuan tersebut diberikan dalam kondisi sadar dan tanpa tekanan, mengingat adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki pembina yayasan saat itu.

Langkah ketiga melibatkan pemeriksaan dokumen perizinan resmi dari pihak berwenang serta identifikasi pemilik sah dari senjata-senjata tersebut. Dalam perkembangannya, PT Lokta Karya Persatuan Menembak Indonesia (Perbakin) melalui Direktur Utamanya, Alhadid Endar Putra, menyatakan bahwa ratusan senjata yang ditemukan di gudang sekolah tersebut adalah milik perusahaan mereka. Alhadid, yang juga bertindak sebagai kuasa hukum dari mantan ketua yayasan berinisial IWD, telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Untuk membuktikan legalitasnya, pihak pemilik harus menunjukkan surat izin kepemilikan resmi kepada kepolisian. Dalam kasus ini, surat izin yang ditunjukkan memiliki nomor register SI/5483-XII/2008.

Setelah memeriksa dokumen, langkah keempat adalah melakukan pemeriksaan fisik langsung terhadap jenis dan kondisi senjata yang ditemukan. Dari hasil pemeriksaan di sekolah Pondok Pinang tersebut, tercatat ada 995 pucuk senjata yang diidentifikasi sebagai airsoft gun. Berdasarkan keterangan pemilik, ratusan airsoft gun tersebut kini hanya berupa suku cadang (spare part) yang sudah berkarat dan tidak dapat digunakan lagi karena telah disimpan sejak tahun 2008. Selain airsoft gun, ditemukan pula satu pucuk senjata api. Berbeda dengan ratusan airsoft gun, senjata api tunggal ini bukan milik PT Lokta Karya, melainkan milik pihak lain yang identitasnya akan dibuka di Polres Metro Jakarta Selatan. Senjata api tersebut dilaporkan memiliki izin resmi, namun ditemukan dalam kondisi tanpa magasin dan tanpa amunisi.

Baca Juga

Promo Tangga Lipat Aluminium di Transmart Full Day Sale Hari Ini

Langkah terakhir adalah menelusuri kronologi penyimpanan dan alasan mengapa rencana kegiatan ekstrakurikuler tersebut tidak berjalan. Berdasarkan keterangan pihak PT Lokta Karya, ratusan senjata tersebut mulai disimpan di gudang sekolah sejak adanya kesepakatan kerja sama dengan Pak Suryo pada tahun 2020 untuk membuat ekskul menembak sasaran. Namun, rencana program olahraga tersebut terhenti dan tidak dilanjutkan setelah Pak Suryo meninggal dunia sekitar tahun 2024 atau 2025. Penelusuran linimasa ini penting untuk memahami mengapa barang-barang berbahaya tersebut tetap dibiarkan tersimpan di area sekolah meskipun program yang direncanakan sudah tidak berjalan lagi.

Melalui kelima langkah verifikasi ini, pihak yayasan sekolah bersama aparat kepolisian dapat memetakan dengan jelas status hukum dari penemuan senjata tersebut. Proses pembuktian yang transparan dari mantan pengurus yayasan dan pihak penyedia senjata menjadi kunci utama dalam menyelesaikan polemik ini sekaligus memastikan bahwa lingkungan sekolah tetap aman dan bebas dari penyalahgunaan barang-barang berbahaya.