PJT I Sesuaikan Akses Kendaraan Roda Empat di Puncak Bendungan Lahor Malang

Kepala Divisi Jasa ASA Wilayah Sungai Brantas PJT I, Agung Nugroho, menjelaskan bahwa pihaknya memahami betul aspirasi warga serta tingginya kebutuhan mobilitas masyarakat yang mengandalkan akses melintasi Bendungan Lahor. Berdasarkan masukan tersebut serta pengamatan langsung terhadap kondisi di lapangan, manajemen akhirnya memutuskan untuk memberikan kemudahan akses bagi kendaraan roda empat pada jam yang telah ditentukan. Hal ini diharapkan mampu memperlancar aktivitas masyarakat setempat.

Baca Juga

Idgitaf Hadirkan Lagu Baru untuk Soundtrack Home Sweet Loan The Musical

Meskipun akses pada siang hari telah dibuka kembali, PJT I tetap memberlakukan penutupan secara total pada malam hari. Mulai pukul 22.00 WIB hingga pukul 04.00 WIB, akses untuk seluruh kendaraan roda empat di puncak bendungan akan ditutup sepenuhnya. Pengaturan waktu akses ini merupakan upaya perusahaan untuk menyeimbangkan antara kebutuhan mobilitas masyarakat dengan tanggung jawab utama dalam menjaga keamanan serta keandalan infrastruktur bendungan.

Sebagai bagian dari upaya pengendalian dan pengawasan keamanan di kawasan vital tersebut, seluruh kendaraan yang melintas tetap dikenakan biaya. Baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat diwajibkan membayar biaya sebesar Rp1 melalui sistem tap kartu. Mekanisme ini diterapkan secara ketat demi memastikan setiap pergerakan kendaraan yang masuk dan keluar dari area bendungan dapat terpantau dengan baik. Masyarakat diimbau untuk selalu mematuhi jam operasional, melakukan tap kartu saat melintas, serta mengikuti segala arahan dari petugas yang berjaga di lokasi.

Di sisi lain, PJT I memberikan pengecualian khusus bagi warga yang berdomisili di lima desa di sekitar Bendungan Lahor. Warga di kelima desa tersebut tetap diperbolehkan melintas menggunakan kendaraan roda dua tanpa dipungut biaya apa pun. Guna memfasilitasi kelancaran mobilitas warga lokal ini, pihak PJT I telah membagikan kartu akses gratis secara khusus untuk keperluan tersebut. Langkah ini diambil agar masyarakat sekitar tidak merasa terbebani dan tetap dapat menjalankan aktivitas hariannya tanpa kendala.

Baca Juga

Insiden Penembakan Kapal Nelayan KMN Sardi Utama 02 di Perairan Papua Nugini

PJT I menyatakan bahwa kebijakan akses kendaraan ini akan dievaluasi secara berkala dengan tetap menempatkan aspek keamanan bendungan sebagai prioritas utama. Dalam pelaksanaannya, perusahaan terus menjalin koordinasi secara intensif dengan pemerintah daerah, aparat TNI-Polri, pemerintah desa, serta berbagai pemangku kepentingan terkait lainnya. Sinergi ini dibangun untuk memastikan bahwa seluruh pengaturan akses di kawasan bendungan dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif bagi semua pihak.

Kebijakan pembatasan dan pengaturan akses kendaraan di puncak bendungan ini tidak hanya berlaku secara eksklusif di Bendungan Lahor. Sejumlah bendungan lain yang berada di bawah pengelolaan perusahaan juga menerapkan kebijakan serupa, di antaranya Bendungan Sutami atau Karangkates, Waduk Wonorejo yang berlokasi di Tulungagung, dan Bendungan Selorejo di Malang. Kebijakan ini secara langsung menindaklanjuti instruksi dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang menaruh perhatian besar pada kekuatan konstruksi bendungan, mengingat Bendungan Lahor tidak memiliki konstruksi jembatan.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap