Pemerintah Tunda Pemungutan PPh Pasal 22 untuk Pedagang di Marketplace

Mengapa pemerintah memutuskan untuk menunda pemungutan pajak bagi pelapak di marketplace?

Keputusan untuk menunda pemungutan pajak ini didasari oleh pertimbangan bahwa kondisi ekonomi nasional serta daya beli masyarakat saat ini belum cukup kuat. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2026 mencatatkan angka sebesar 5,29 persen, capaian tersebut dinilai belum cukup kokoh untuk dijadikan landasan penerapan kebijakan perpajakan baru di sektor e-commerce. Pemerintah berupaya menjaga agar aktivitas konsumsi masyarakat tidak terganggu oleh penyesuaian mekanisme perpajakan ini.

Kapan kebijakan pemungutan pajak marketplace ini akan mulai diberlakukan?

Hingga saat ini, pemerintah belum menetapkan tanggal pasti yang baru untuk implementasi kebijakan tersebut. Penerapan pemungutan PPh Pasal 22 ini baru akan dilaksanakan setelah sejumlah indikator perekonomian menunjukkan tren perbaikan yang nyata. Beberapa indikator utama yang akan terus dipantau oleh pemerintah sebelum mengambil keputusan lebih lanjut di antaranya adalah tingkat kepercayaan konsumen dan angka penjualan ritel nasional.

Baca Juga

Sinyal Baru Proyek Kereta Cepat, China Tertarik Garap Jalur Hingga Jawa Timur

Apa dasar hukum yang melandasi rencana pemungutan pajak di marketplace ini?

Rencana pemungutan pajak ini merupakan tindak lanjut langsung dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025. Peraturan ini berfokus pada penunjukan pihak ketiga, yakni platform perdagangan elektronik atau marketplace, sebagai pemungut PPh. Di samping itu, PMK tersebut juga mengatur secara rinci mengenai tata cara pemungutan, mekanisme penyetoran, hingga prosedur pelaporan pajak atas penghasilan yang diperoleh oleh para pedagang dalam negeri yang memanfaatkan sistem perdagangan elektronik.

Apakah kebijakan ini merupakan penerapan jenis pajak baru bagi pedagang online?

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto sebelumnya telah memberikan klarifikasi dalam sebuah konferensi pers pada bulan Juli bahwa kebijakan ini bukanlah pengenaan jenis pajak baru. Kebijakan ini melainkan sebuah perubahan pada mekanisme pemungutan pajak agar menjadi lebih sederhana dan efisien. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kesetaraan dalam berusaha (level playing field) antara pedagang konvensional yang berjualan secara luring (offline) dan pedagang yang berjualan secara daring (online), sekaligus mempermudah para pedagang dalam menunaikan kewajiban perpajakan mereka.

Berapa besaran tarif pajak yang akan dipungut dan bagaimana sifat pemungutannya?

Baca Juga

Penundaan Pajak E-Commerce dan Penjelasan Gaji Manajer Kopdes Merah Putih

Berdasarkan ketentuan yang dirancang, tarif PPh Pasal 22 yang akan dipungut oleh pihak marketplace ditetapkan sebesar 0,5 persen dari total peredaran bruto atau omzet penjualan pedagang. Potongan pajak sebesar 0,5 persen ini tidak bersifat hangus, melainkan dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak atau digunakan sebagai pelunasan PPh final bagi wajib pajak yang memenuhi syarat dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Siapa saja pedagang yang dikecualikan dari kewajiban pemungutan pajak ini?

Pemerintah tetap memberikan perlindungan bagi pelaku usaha kecil dan mikro. Pelaku usaha orang pribadi yang memiliki omzet atau peredaran bruto tahunan hingga Rp500 juta tidak akan dikenai pemotongan pajak ini. Mereka tetap mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku, sehingga kebijakan pemungutan melalui marketplace ini tidak akan membebani para pelapak kecil yang berpendapatan di bawah ambang batas tersebut.

Dengan adanya penundaan ini, para pelaku usaha di marketplace kini memiliki waktu lebih panjang untuk menjalankan aktivitas dagang mereka tanpa potongan PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen. Pemerintah sendiri belum dapat memastikan batas waktu penundaan ini karena sangat bergantung pada pemulihan indikator ekonomi makro seperti tingkat kepercayaan konsumen dan penjualan ritel yang terus dipantau secara berkala.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap