Langkah Badan Gizi Nasional Mengusut Dugaan Pelanggaran Ribuan Dapur SPPG

Menindaklanjuti temuan dari Kejaksaan Agung, Sudaryono pada Jumat, 31 Juli 2026 di Jakarta Pusat, menyatakan bahwa BGN akan melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap kertas kerja audit tersebut. Penelusuran lebih lanjut ini bertujuan untuk memastikan apakah terdapat niat jahat atau mens rea dari pihak pengelola dapur. BGN akan mendalami indikasi kesengajaan untuk mencuri atau mengambil uang negara. Bagi SPPG yang nantinya terbukti melakukan pelanggaran, BGN akan menjatuhkan sanksi yang berkisar dari pemberian peringatan hingga penangguhan atau suspend operasional.

Baca Juga

Cara Kerja Jaringan Buzzer Berbayar dan Langkah Penegakan Hukumnya

Selain sanksi bagi unit operasional, BGN juga menindak tegas individu yang mengelola layanan gizi. Sudaryono menegaskan bahwa kepala dapur SPPG yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi atau pencurian akan langsung dipecat. BGN akan secara resmi mengusulkan pemecatan para kepala dapur tersebut kepada Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Tindakan pendisiplinan juga telah diterapkan kepada ratusan personel. BGN telah memberhentikan 261 pegawai non-ASN, yang terdiri atas 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli. Sementara itu, untuk aparatur sipil negara, BGN memberikan hukuman disiplin berat kepada 9 ASN yang terbukti melakukan pelanggaran berat, dan 39 ASN lainnya dijatuhi hukuman disiplin ringan.

Sebagai bentuk penindakan di lapangan, BGN sebelumnya telah mengumumkan penangguhan operasional ratusan dapur bermasalah. Dalam sebuah keterangan di Jakarta pada Senin, 27 Juli 2026, diumumkan bahwa BGN menutup 833 dapur SPPG di sejumlah wilayah di Indonesia. Ratusan unit yang ditangguhkan tersebut meliputi 98 dapur SPPG di kawasan Sumatera, serta 311 dapur SPPG yang berlokasi di Jawa dan Madura. Selain itu, penutupan juga menyasar 424 dapur SPPG yang tersebar di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua.

Baca Juga

Kemendagri Gelar Bimtek Strategi Komunikasi untuk Perkuat Kompetensi Pranata Humas

Penutupan ratusan dapur SPPG tersebut didasari oleh temuan pelanggaran prosedur operasional standar (SOP) yang sangat krusial. Pelanggaran yang tercatat meliputi penyajian makanan yang tidak higienis, adanya kasus keracunan makanan, kualitas makanan yang tidak sesuai dengan standar, serta Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang belum memenuhi persyaratan. Sudaryono menegaskan bahwa dapur yang ditutup akibat pelanggaran ini tidak akan menerima pembayaran. Kebijakan ini berbeda dengan praktik di masa lalu, di mana dapur yang ditangguhkan operasionalnya masih tetap dibayar. Ke depannya, BGN berencana untuk mengumumkan hasil pemeriksaan secara komprehensif, baik yang menyangkut operasional dapur, mitra kerja, maupun para kepala SPPG.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap