Kualitas Lapangan Kerja Formal Lebih Mendesak Dibandingkan Penurunan Angka Pengangguran

Mengapa penurunan angka pengangguran dinilai belum cukup menjadi tolok ukur keberhasilan?

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI), Mirah Sumirat, menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia tidak boleh hanya diukur dari turunnya angka pengangguran secara kuantitatif. Indikator utama yang jauh lebih penting adalah kualitas dari pekerjaan yang tersedia bagi masyarakat. Pendapat senada juga dikemukakan oleh lembaga riset CORE Indonesia, yang memberikan peringatan mengenai adanya penurunan elastisitas tenaga kerja serta dominasi sektor informal yang kian menguat di pasar kerja nasional. Ketika pertumbuhan ekonomi tidak diiringi dengan penyerapan tenaga kerja formal yang memadai, penurunan angka pengangguran menjadi kurang bermakna secara kualitas.

Apa yang menyebabkan sektor informal kini begitu mendominasi pasar kerja?

Baca Juga

UGM Investigasi Kasus Dokter PPDS yang Diduga Cibir Pasien BPJS di Media Sosial

Meningkatnya jumlah pekerja di sektor informal menjadi indikator kuat bahwa kesempatan kerja di sektor formal saat ini masih sangat terbatas. Banyak korban pemutusan hubungan kerja (PHK), lulusan baru, hingga angkatan kerja baru yang terpaksa mengambil pekerjaan informal agar tetap memiliki penghasilan untuk menyambung hidup. Mereka akhirnya memilih profesi seperti pedagang kecil, pengemudi ojek daring, hingga pekerja lepas. Pilihan ini diambil bukan karena sektor tersebut menawarkan kepastian karier yang baik, melainkan karena ketiadaan pilihan pekerjaan formal yang tersedia bagi mereka.

Apa saja risiko dan masalah yang dihadapi oleh para pekerja di sektor informal?

Bekerja di sektor informal membawa sejumlah konsekuensi yang cukup berat bagi para pekerja. Sebagian besar pekerja di sektor ini harus berhadapan dengan ketidakpastian pendapatan yang berubah-ubah setiap harinya. Selain itu, mereka umumnya minim mendapatkan perlindungan jaminan sosial, memiliki tingkat kepastian kerja yang sangat rendah, serta kesulitan mendapatkan akses ke pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kerja mereka. Tanpa adanya perlindungan dan kepastian hukum seperti pada sektor formal, para pekerja informal rentan jatuh ke dalam lingkaran kemiskinan saat terjadi guncangan ekonomi.

Mengapa dunia usaha domestik kesulitan menciptakan lapangan kerja formal yang berkualitas?

Sektor formal kesulitan berekspansi karena dunia usaha di dalam negeri masih menghadapi berbagai tantangan operasional yang berat. Beberapa persoalan klasik yang hingga kini masih dikeluhkan pelaku usaha meliputi praktik pungutan liar, birokrasi perizinan yang tidak efisien, serta maraknya tindakan premanisme di kawasan industri. Tantangan ini diperparah oleh kebijakan impor yang dinilai membuat produk buatan dalam negeri semakin sulit bersaing di pasar sendiri. Hambatan-hambatan ini secara langsung menekan kapasitas industri untuk berkembang dan merekrut tenaga kerja baru secara formal.

Baca Juga

Polisi Tangkap Pria Pembuat dan Penjual Konten Pornografi Sesama Jenis di Medan

Bagaimana kondisi ketenagakerjaan di berbagai daerah di Indonesia?

Kondisi ketenagakerjaan di tingkat daerah menunjukkan variasi yang cukup kontras. Sebagai contoh, Kabupaten Bekasi mencatat angka pengangguran yang masih tergolong tinggi, yakni berada di kisaran 8 persen. Situasi di wilayah industri tersebut memerlukan penguatan Balai Latihan Kerja (BLK) serta peningkatan kualitas pendidikan vokasi agar lulusan lokal dapat terserap ke pasar kerja. Di sisi lain, Provinsi Jawa Timur berhasil mengukir prestasi dengan meraih penghargaan Terbaik I Penurunan Tingkat Pengangguran 2026. Jawa Timur mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,55 persen, angka yang lebih rendah dari rata-rata nasional, dan berhak atas insentif senilai Rp3 miliar atas pencapaian tersebut.

Apa langkah yang harus diambil pemerintah untuk mendorong penciptaan lapangan kerja formal?

Dalam keterangannya saat dihubungi Media Indonesia pada Rabu (5/8), Mirah Sumirat mendesak pemerintah agar segera memperkuat sektor industri, terutama industri padat karya yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Pemerintah diharapkan memberikan perlindungan nyata bagi industri dalam negeri, menyederhanakan birokrasi perizinan, serta memberantas pungutan liar dan premanisme secara tegas. Selain itu, pemberian insentif fiskal dan kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku usaha dalam negeri sangat diperlukan agar industri formal dapat tumbuh subur dan menyediakan pekerjaan yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap