Kebijakan PP Tunas, Langkah Indonesia Menghapus 5 Juta Akun Anak di Platform Digital

Perbedaan utama antara kedua negara terletak pada bentuk pendekatan regulasi yang dipilih untuk membatasi akses anak di dunia maya. Australia memilih kebijakan yang menerapkan larangan total berdasarkan batasan usia secara menyeluruh di platform digital. Sebaliknya, Indonesia menetapkan kebijakan perlindungan anak digital dengan mengadopsi pendekatan berbasis risiko. Di bawah ketentuan PP Tunas, anak-anak yang berusia di bawah 16 tahun secara spesifik dibatasi untuk mengakses platform-platform digital yang masuk ke dalam kategori berisiko tinggi, sehingga pembatasan tidak dilakukan secara menyamaratakan semua jenis platform.

Baca Juga

Antisipasi Penipuan Mengatasnamakan Orderkuota di Mesin Pencari Google

Penetapan kriteria berbasis risiko dalam PP Tunas dilakukan melalui proses evaluasi yang mendalam terhadap berbagai aspek teknis dan dampak penggunaan platform bagi anak. Kriteria berbasis risiko ini mengevaluasi berbagai fitur utama pada platform, seperti keberadaan fitur perpesanan langsung dan potensi paparan materi yang tidak pantas. Selain itu, penilaian risiko juga mencakup evaluasi terhadap keberadaan pola desain adiktif yang berpotensi memicu ketergantungan, dampak penggunaan platform terhadap kesehatan mental anak, tingkat perlindungan privasi data pribadi anak, serta praktik profil komersial yang digunakan untuk kepentingan pemasaran.

Penerapan pendekatan berbasis risiko di Indonesia kini mulai berdampak pada penyesuaian fitur teknis oleh para pengelola platform digital. Sebagai contoh nyata, platform gim Roblox telah menonaktifkan fitur obrolan secara bawaan untuk pengguna di Indonesia yang berusia di bawah 16 tahun. Apabila pengguna di bawah usia 16 tahun ingin mengaktifkan kembali fitur obrolan tersebut di platform Roblox, proses pengaktifan kembali kini memerlukan persetujuan resmi dari orang tua. Penyesuaian ini menuntut keterlibatan langsung orang tua dalam mengontrol akses komunikasi anak-anak mereka di ruang permainan digital.

Di ranah pengawasan dan kepatuhan penyedia sistem elektronik, Kementerian Komunikasi dan Digital terus melakukan pemrosesan data pelaporan dari para pelaku industri. Hingga saat ini, Kementerian Komunikasi dan Digital telah memproses pengajuan penilaian mandiri dari 200 platform yang dioperasikan oleh 79 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Dari total pengajuan penilaian mandiri tersebut, tercatat ada delapan platform yang secara mandiri mengidentifikasi diri mereka sebagai platform berisiko tinggi. Langkah penilaian mandiri ini menjadi instrumen penting bagi kementerian untuk memetakan tingkat risiko setiap platform elektronik di Indonesia.

Baca Juga

Pemerintah Siapkan Insentif Baterai NMC untuk Dongkrak Pasar Mobil Listrik Berbasis Nikel

Meskipun angka penghapusan akun mencapai sekitar lima juta akun, pelaksanaan kebijakan perlindungan anak digital melalui PP Tunas ini masih menghadapi kendala dan tantangan nyata di lapangan. Kendala utama dalam pelaksanaan kebijakan ini terutama berkaitan dengan standar teknologi verifikasi usia yang digunakan oleh perusahaan teknologi. Sejauh ini, pengawasan dan pembatasan usia belum didukung penuh oleh penerapan standar verifikasi usia yang paling mutakhir di tingkat industri global.

Perusahaan-perusahaan teknologi yang beroperasi di Indonesia tercatat belum menerapkan standar verifikasi terdepan di industri, seperti algoritma inferensi usia, teknologi verifikasi wajah, maupun analisis perilaku pengguna. Ketiadaan penggunaan metode verifikasi canggih ini membuat proses pengidentifikasian usia pengguna nyata di platform digital masih memiliki keterbatasan teknis. Oleh sebab itu, efektivitas penertiban akun anak di masa mendatang akan sangat bergantung pada sejauh mana perusahaan teknologi dapat meningkatkan standar verifikasi usia mereka sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap