Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji Tambahan, Kebijakan Yaqut Cholil Qoumas dan Jadwal Sidang

Dalam perkara dugaan korupsi penyelenggaraan haji ini, Yaqut Cholil Qoumas tidak menjadi terdakwa tunggal. Terdapat beberapa nama lain yang juga berstatus sebagai terdakwa dalam kasus ini, yaitu Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex yang menjabat sebagai Staf Khusus Yaqut, Ismail Adham selaku Direktur Operasional Maktour, serta Asrul Azis Taba selaku Ketua Umum Asosiasi Kesthuri yang juga merupakan Komisaris PT Raudah Eksati Utama. Berdasarkan hasil perhitungan dari tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dugaan korupsi terkait pembagian kuota haji tambahan untuk periode tahun 2023-2024 ini ditaksir telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, yakni mencapai Rp622 miliar.

Baca Juga

6 Provinsi Rawan Karhutla, Riau Hingga Kalsel

Perkara ini erat kaitannya dengan dinamika penentuan kebijakan kuota haji dalam beberapa tahun terakhir. Pada pelaksanaan ibadah haji tahun 2023, Yaqut Cholil Qoumas sebenarnya sempat mengusulkan agar seluruh kuota tambahan yang diperoleh dialokasikan sepenuhnya bagi jemaah haji reguler. Namun, usulan yang diajukan oleh Yaqut tersebut ditolak oleh Komisi VIII DPR RI. Menurut penjelasan dari Mellisa, Komisi VIII DPR RI menolak usulan tersebut dan meminta agar kuota tambahan yang tersedia juga dialokasikan sebagian untuk jemaah haji khusus, bukan hanya untuk jemaah haji reguler secara keseluruhan.

Terkait aspek pembiayaan pada musim haji tahun 2023, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) per jemaah pada saat itu mencapai kisaran Rp93 juta. Dari total biaya tersebut, jemaah haji reguler hanya diwajibkan membayar sekitar Rp56 juta. Selisih atau kekurangan dari biaya tersebut kemudian ditutup dengan menggunakan dana nilai manfaat yang diperoleh dari pengelolaan dana haji. Sementara itu, bagi jemaah haji khusus, terdapat aturan pembiayaan tersendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) diperbolehkan untuk memungut biaya di atas setoran Bipih Khusus, dengan catatan bahwa pungutan biaya tambahan tersebut berkaitan langsung dengan penyediaan pelayanan tambahan di atas standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan.

Baca Juga

Kemenhut Padamkan Kebakaran 30 Hektare di Gunung Rinjani

Memasuki pelaksanaan haji tahun 2024, kebijakan mengenai pembagian kuota kembali mengalami perubahan. Indonesia mendapatkan kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah haji, yang merupakan hasil dari komunikasi intensif antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi di tingkat kepala negara. Atas kuota tambahan tersebut, Yaqut menerapkan kebijakan pembagian dengan skema 50:50, di mana 10.000 kuota dialokasikan untuk jemaah haji reguler dan 10.000 kuota sisanya dialokasikan untuk jemaah haji khusus. Selain perubahan porsi pembagian kuota, terdapat pula perubahan teknis dalam akomodasi jemaah di Arab Saudi. Kawasan Mina Jadid, yang pada tahun 2023 masih digunakan untuk menampung jemaah haji, tidak lagi dimanfaatkan pada tahun 2024. Akibat dari kebijakan penutupan wilayah tersebut, para jemaah haji terpaksa harus dipindahkan ke zona penampungan lain di wilayah Mina.