Badan Gizi Nasional Siapkan CCTV Terintegrasi untuk Awasi Dapur Makan Bergizi Gratis

Keputusan untuk memperketat pengawasan ini bukan tanpa alasan. Kepala BGN, Sudaryono, menjelaskan bahwa integrasi sistem CCTV disiapkan sebagai langkah penguatan pengawasan menyusul adanya beberapa temuan kasus dugaan keracunan makanan yang sempat terjadi. Salah satu contoh kasus yang menjadi perhatian serius adalah kejadian dugaan keracunan makanan di Jayapura. Berdasarkan penelusuran melalui sistem pencatatan digital, terungkap bahwa makanan yang dibagikan kepada para siswa dimasak pada pukul 19.00 malam sebelumnya, namun baru didistribusikan pada pukul 11.21 keesokan harinya. Jeda waktu yang terlampau panjang antara proses memasak dan waktu konsumsi ini diduga kuat menjadi penyebab utama makanan menjadi rusak atau tidak layak konsumsi. Melalui sistem CCTV terintegrasi, BGN berharap dapat mencegah terulangnya kelalaian waktu operasional seperti ini di masa mendatang.

Dengan adanya kamera pengawas yang saling terhubung, fungsi kontrol tidak hanya bertumpu pada kantor pusat BGN saja. Sistem ini dirancang agar dapat diakses secara berjenjang oleh para koordinator di berbagai tingkat wilayah administrasi. Koordinator di tingkat kecamatan, misalnya, dapat memantau secara langsung kapan dapur-dapur di wilayah mereka mulai beroperasi. Hal yang sama juga berlaku bagi koordinator di tingkat kabupaten dan provinsi, yang memiliki akses untuk mengawasi kepatuhan operasional dapur di wilayah hukum masing-masing. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan transparansi penuh dan meningkatkan kedisiplinan para petugas di lapangan.

Baca Juga

Pembangunan Gedung dan Kawasan DPR Paket I di IKN Ditargetkan Rampung Akhir 2027

Sebelum rencana pemasangan CCTV ini bergulir, BGN sebenarnya telah mewajibkan seluruh SPPG untuk menerapkan sistem pencatatan digital yang dikenal sebagai logbook atau POP. Sistem digital ini berfungsi merekam seluruh rantai proses pengolahan makanan secara mendetail. Rantai pencatatan tersebut dimulai dari waktu pembelian dan kedatangan bahan baku mentah, proses memasak, durasi pendinginan makanan setelah matang, proses pengemasan ke dalam wadah atau ompreng, hingga waktu pengiriman dan penerimaan makanan di sekolah tujuan. Keberadaan logbook digital ini sangat membantu petugas dalam melacak titik lemah ketika terjadi masalah kualitas makanan, seperti yang terdeteksi pada kasus di Jayapura. Pemasangan CCTV nantinya akan melengkapi data logbook digital ini dengan bukti visual yang nyata.

Selain memperketat pengawasan lewat teknologi, BGN juga fokus pada faktor kesehatan manusia yang mengelola dapur-dapur tersebut. BGN akan menginstruksikan seluruh jajaran yang bertugas di dapur SPPG, termasuk karyawan, pegawai tetap, hingga relawan, untuk menjalani pemeriksaan kesehatan secara gratis. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi secara pasti kondisi kesehatan setiap personel sebelum mereka menyentuh bahan makanan.

Baca Juga

Penanganan Korban Kekerasan Seksual Belum Maksimal, LPSK Luncurkan Program Dana Bantuan

Setiap harinya, sebelum memulai pekerjaan di dapur, seluruh pekerja wajib melewati pemeriksaan fisik sederhana. Pemeriksaan harian ini meliputi pengukuran suhu tubuh serta wawancara singkat mengenai gejala penyakit tertentu, seperti diare, sakit perut, atau keluhan kesehatan lainnya. Apabila ditemukan pekerja yang berada dalam kondisi tidak sehat atau menunjukkan gejala penyakit, pihak pengelola dapur wajib meliburkan pekerja tersebut. Langkah tegas ini diambil untuk mencegah risiko penularan penyakit antarpekerja di area dapur serta menghindari potensi kontaminasi bakteri pada makanan yang akan disajikan kepada anak-anak sekolah.

Sebagai langkah penyaringan akhir yang bersifat mutlak, BGN menegaskan bahwa kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) merupakan syarat utama yang tidak bisa ditawar bagi setiap dapur SPPG. Sudaryono menekankan bahwa SLHS bukanlah sekadar pemenuhan dokumen administratif formalitas belaka. Sertifikat ini merupakan standar kelayakan mutlak yang menentukan apakah suatu dapur diperbolehkan beroperasi atau tidak. Dapur yang tidak berhasil lulus uji kelayakan higiene dan sanitasi ini secara otomatis tidak akan diizinkan untuk memproduksi makanan bagi program Makan Bergizi Gratis. Melalui kombinasi pengawasan CCTV terintegrasi, pencatatan digital logbook, pemeriksaan kesehatan rutin pekerja, dan sertifikasi sanitasi yang ketat, BGN berupaya menjamin bahwa setiap porsi makanan yang sampai ke tangan siswa telah memenuhi standar keamanan pangan tertinggi.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap