Antisipasi Aturan Halal Baru Indonesia, Eksportir Makanan Thailand Harus Lakukan Tinjauan Sebelum Oktober 2026

Desakan untuk meninjau kembali produk ini disampaikan langsung oleh Nantapong Chiralerspong, Direktur Jenderal Kantor Kebijakan dan Strategi Perdagangan (TPSO), sebuah lembaga yang berada di bawah Kementerian Perdagangan Thailand. Langkah antisipatif ini diperlukan agar aliran ekspor produk pangan dari Thailand ke Indonesia tidak terhambat saat aturan baru diterapkan sepenuhnya. Dengan sisa waktu yang ada, para produsen diharapkan dapat mengidentifikasi kecocokan produk mereka dengan standar halal yang baru sebelum tenggat waktu yang ditentukan.

Apa dasar hukum yang digunakan Indonesia dalam memperluas penerapan aturan halal ini?

Kebijakan pengetatan dan perluasan sertifikasi halal ini didasarkan pada Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU No. 33/2014). Untuk pelaksanaan teknis, pengawasan, serta pengelolaan seluruh peraturan terkait jaminan produk halal tersebut berada di bawah wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Lembaga pemerintah Indonesia inilah yang berhak menentukan kepatuhan produk impor terhadap standar kehalalan yang berlaku.

Baca Juga

Ekspansi Kapal Buatan PT PAL Indonesia Tembus Pasar Filipina dan Uni Emirat Arab

Bagaimana regulasi di Indonesia membedakan jenis produk yang wajib bersertifikat halal?

Aturan hukum di Indonesia secara jelas membedakan antara produk yang wajib memiliki sertifikasi halal dan produk yang memenuhi syarat pengecualian. Produk-produk yang dikecualikan dari kewajiban sertifikasi ini akan dimasukkan ke dalam Daftar Positif Halal (Halal Positive List). Klasifikasi ini sangat bergantung pada tingkat pengolahan dan bahan tambahan yang digunakan pada produk pertanian maupun pangan olahan tersebut.

Produk pertanian seperti apa yang wajib memiliki sertifikasi halal dan apa saja yang bisa masuk Daftar Positif Halal?

Berdasarkan aturan dari pihak berwenang di Indonesia, buah segar yang dilapisi lilin dengan tujuan menjaga kesegaran dikategorikan sebagai produk olahan. Oleh karena itu, buah dengan lapisan lilin tersebut diwajibkan memiliki sertifikasi halal. Selain itu, produk makanan atau minuman yang mengandung bahan dari tanaman hasil rekayasa genetika juga masuk dalam kategori yang wajib bersertifikat halal. Sebaliknya, produk pertanian primer yang benar-benar belum diolah, seperti sayuran segar dan buah-buahan segar tanpa lapisan permukaan apa pun, kemungkinan besar tetap memenuhi syarat untuk dikirimkan melalui jalur Daftar Positif Halal tanpa kewajiban sertifikasi.

Baca Juga

Daftar Saham Pilihan Investor Asing Saat IHSG Menguat pada Sesi I

Bagaimana eksportir Thailand bisa mendapatkan sertifikasi halal yang sah untuk pasar Indonesia?

Untuk mempermudah proses ekspor ke Indonesia, para pelaku usaha di Thailand tidak harus mendaftarkan produk mereka secara langsung ke lembaga di Indonesia. Mereka dapat menggunakan jasa lembaga sertifikasi halal di Thailand yang telah diakui secara resmi oleh BPJPH. Dengan pengakuan timbal balik ini, sertifikasi yang diterbitkan di Thailand akan dianggap sah untuk memenuhi persyaratan masuk ke pasar Indonesia.

Apakah ada aturan logistik khusus yang juga sedang disiapkan oleh pemerintah Indonesia?

Selain sertifikasi pada produk fisik makanan, Indonesia saat ini juga sedang mengembangkan pedoman logistik halal yang lebih menyeluruh. Pedoman logistik ini nantinya akan mencakup standar kehalalan untuk sektor transportasi, fasilitas penyimpanan, pergudangan, hingga kontainer pengiriman. Perkembangan pedoman logistik ini menuntut para eksportir Thailand untuk terus memperbarui informasi agar seluruh rantai distribusi mereka tetap memenuhi regulasi yang berlaku di Indonesia.