Usulan Ketum Peradin dalam RUU Perampasan Aset jika Terjadi Salah Sita

Salah satu poin utama yang diusulkan adalah keharusan bagi RUU Perampasan Aset untuk mengatur secara ketat ukuran kerugian negara yang dijadikan dasar tindakan perampasan. Menurut pandangan Peradin, instrumen penyitaan tidak boleh diterapkan secara berlebihan tanpa batasan yang jelas. Undang-undang baru ini nantinya wajib merinci secara terperinci mengenai jenis aset apa saja yang dapat disita oleh aparat, berapa nilai aset yang diperbolehkan untuk disita, hingga alasan hukum yang kuat di balik tindakan penyitaan tersebut. Dengan adanya batasan yang detail, potensi penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang dalam penyitaan aset dapat diminimalkan.

Baca Juga

Strategi GOTO Memperkuat Lini Bisnis Gojek dan Fintech pada 2026

Selain batasan nilai dan jenis aset, mekanisme penyitaan juga harus dilengkapi dengan sistem pemberitahuan resmi yang efektif kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selama ini, ketidaktahuan pemilik aset mengenai status hukum properti atau rekening mereka sering kali memperburuk situasi. Dengan adanya kewajiban pemberitahuan resmi yang sah dan segera, pemilik aset atau pihak ketiga yang terkait dapat segera mengetahui tindakan hukum yang sedang berlangsung dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membela hak-hak mereka secara hukum.

Bagaimana jika kesalahan penyitaan atau pemblokiran terlanjur terjadi? Firman Wijaya mengusulkan agar RUU Perampasan Aset secara khusus mengatur upaya hukum dan mekanisme pemulihan hak bagi warga negara yang menjadi korban salah sita. Dalam dunia hukum, tindakan salah sita oleh aparat penegak hukum ini dapat dikategorikan sebagai Onrechtmatige Overheidsdaad (OOD), yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa atau instansi pemerintah. Korban salah sita seharusnya memiliki akses yang mudah dan jelas terhadap mekanisme pemulihan nama baik maupun pengembalian aset mereka secara utuh.

Usulan ini dilatarbelakangi oleh realitas dalam praktik peradilan saat ini. Firman mengungkapkan bahwa ketika masyarakat menjadi korban dari kesalahan upaya hukum—baik yang disebabkan oleh kesalahan penerapan hukum (error in law) maupun kesalahan mengenai fakta di lapangan (error in fact)—proses untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi sangat sulit direalisasikan. Dalam praktik yang berjalan sekarang, sangat sulit bagi korban untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi dari negara atas kesalahan penegakan hukum tersebut. Oleh karena itu, aturan mengenai kompensasi dan pemulihan ini harus tertulis dengan jelas dan mengikat di dalam RUU Perampasan Aset agar tidak lagi menyulitkan masyarakat di kemudian hari.

Baca Juga

Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Kebijakan Pemerintah Daerah

Aspek kemanusiaan juga menjadi sorotan penting dalam usulan perbaikan draf undang-undang ini. Aparat penegak hukum diharapkan tidak asal sita ketika berhadapan dengan aset yang berfungsi sebagai satu-satunya tempat tinggal bagi sebuah keluarga. Sebelum melakukan penyitaan, aparat harus mempertimbangkan kondisi sosial penghuni rumah tersebut, terutama jika di dalamnya terdapat anak-anak, penyandang disabilitas, orang-orang yang memiliki hak tanggungan, atau pihak ketiga lainnya yang beriktikad baik. Perlindungan terhadap kelompok rentan ini penting agar penegakan hukum tidak justru melahirkan ketidakadilan baru atau menciptakan kedaruratan sosial bagi keluarga yang tidak bersalah.

Melalui usulan-usulan tersebut, RUU Perampasan Aset diharapkan tidak hanya menjadi instrumen yang tajam untuk merampas aset hasil kejahatan, tetapi juga menjadi regulasi yang adil dan melindungi hak milik warga negara yang sah. Kepastian hukum mengenai batas kerugian negara, kejelasan mekanisme keberatan, hingga kemudahan akses pemulihan akibat salah sita akan menjadi benteng pertahanan bagi masyarakat dari potensi kekeliruan penegakan hukum di masa depan.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap