Mengapa Nomor Induk Kependudukan (NIK) kini tidak lagi sekadar menjadi nomor identitas administratif warga, melainkan menjadi kunci utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah? Pertanyaan praktis ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Nasional Dukcapil 2026 yang diselenggarakan pada Senin, 3 Agustus 2026, di Bidakara, Jakarta. Data kependudukan yang akurat kini dipandang sebagai kekuatan nyata bagi pemerintah daerah untuk menyalurkan bantuan sosial, mengembangkan ekonomi lokal, hingga merancang program kesehatan secara tepat sasaran.
Bagaimana contoh nyata pemanfaatan data kependudukan dalam menyusun kebijakan di tingkat daerah?
