Upaya PT Pan Brothers Tbk Membuka Ruang Kerja Inklusif bagi Penyandang Disabilitas

Bagaimana regulasi hukum di Indonesia mengatur kewajiban perusahaan swasta dalam mempekerjakan kelompok penyandang disabilitas?

Baca Juga

Fakta Lengkap dan Sistem Penjurian Blue Dragon Series Awards 2026

Pemerintah telah menetapkan regulasi yang tegas mengenai hak ketenagakerjaan bagi kelompok disabilitas, yang secara resmi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Berdasarkan amanat dari peraturan tersebut, setiap perusahaan swasta diwajibkan untuk mempekerjakan paling sedikit 1 persen penyandang disabilitas dari total keseluruhan jumlah pekerja yang mereka miliki. Aturan hukum ini menjadi landasan utama agar penyandang disabilitas mendapatkan pemenuhan hak yang setara dalam mengakses dunia kerja.

Langkah konkret apa saja yang telah dilakukan oleh PT Pan Brothers Tbk dalam memenuhi hak pekerja disabilitas di perusahaannya?

Dalam operasionalnya, PT Pan Brothers Tbk dinilai tidak sekadar menjalankan kewajiban formal untuk memenuhi batas minimal 1 persen pekerja disabilitas seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Perusahaan tekstil dan garmen tersebut terbukti berhasil memenuhi ketentuan hukum sekaligus mampu menyediakan berbagai sarana pendukung yang memadai. Lebih dari itu, jajaran manajemen juga diakui sukses membangun budaya kerja yang adaptif, ramah, serta sangat inklusif bagi pekerjanya.

Apa harapan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli terhadap sektor usaha lain terkait praktik baik yang diterapkan di perusahaan ini?

Baca Juga

Memahami Perkembangan Penyelidikan Kasus Dugaan Penculikan Atlet Golf Jesslyn Wijaya Lay

Melihat keberhasilan implementasi program kesetaraan kerja tersebut, Menaker Yassierli menyampaikan harapan besarnya agar praktik baik yang telah diterapkan oleh PT Pan Brothers Tbk dapat dijadikan sebagai contoh nyata bagi dunia usaha. Ia berharap langkah dari perusahaan garmen ini mampu menginspirasi perusahaan lain di berbagai sektor untuk turut serta memperluas akses kerja bagi penyandang disabilitas. Dengan adanya contoh tersebut, penyerapan tenaga kerja disabilitas diharapkan dapat meluas di berbagai sektor pekerjaan.

Mengapa kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dipandang sebagai kunci utama dalam menciptakan pasar kerja yang inklusif?

Menaker Yassierli secara tegas menyatakan bahwa kolaborasi yang kuat antara pihak pemerintah dan dunia usaha merupakan kunci utama untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Sinergi antara kedua belah pihak ini dinilai krusial untuk bersama-sama mewujudkan sebuah pasar kerja yang inklusif, produktif, dan berkeadilan. Melalui kerja sama yang berkesinambungan antara regulator dan pelaku industri, pemerintah dapat memastikan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan kesempatan yang adil dan merata untuk berpartisipasi aktif.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap