Pemerintah terus memantau penyerapan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) tambahan pascabencana banjir besar yang melanda tiga provinsi di Sumatera pada akhir November 2025. Anggaran tersebut telah tersalurkan penuh pada Mei lalu. Namun, hingga awal Agustus 2026, laporan perkembangan realisasi anggaran menunjukkan ketimpangan antardaerah di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan data Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) per Selasa, 4 Agustus 2026, realisasi TKD tambahan di Sumatera Utara baru mencapai Rp 433,45 miliar atau sekitar 6,82 persen dari total alokasi yang disiapkan sebesar Rp 6,35 triliun. Penyerapan untuk sektor infrastruktur pun masih tergolong minim, yakni baru menyentuh Rp 89,23 miliar dari total alokasi infrastruktur sebesar Rp 3,51 triliun.
Ketimpangan penyerapan ini dipicu oleh perbedaan kecepatan eksekusi program di tingkat pemerintah kabupaten dan kota. Tiga kota di Sumatera Utara mencatatkan progres yang cukup positif. Kota Pematang Siantar memimpin dengan tingkat realisasi tertinggi mencapai 40,72 persen. Kota ini mengalokasikan Rp 5,55 miliar untuk 42 paket pekerjaan rehabilitasi sekolah serta Rp 8,11 miliar untuk prasarana kesehatan. Menyusul di belakangnya, Kota Medan mencatatkan realisasi sebesar 21,61 persen dengan fokus pada pemulihan infrastruktur drainase dan penataan kawasan rawan banjir. Kota Gunungsitoli juga menunjukkan pergerakan dengan realisasi 15,03 persen, yang mana Rp 3,10 miliar dialokasikan untuk rehabilitasi sekolah. Di wilayah lain, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga turun tangan merehabilitasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Sitolu Ori yang mengalami kerusakan parah akibat bencana. Menariknya, Pematang Siantar dan Medan diklasifikasikan sebagai daerah yang tidak terlalu terdampak berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/1084/SJ.
Kondisi sebaliknya terjadi pada wilayah-wilayah yang terdampak parah oleh bencana. Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Tapanuli Tengah kini menjadi perhatian khusus Satgas PRR karena lambatnya penyerapan anggaran. Di Tapanuli Utara, dari total alokasi Rp 74,35 miliar, anggaran yang terealisasi baru sebesar Rp 411,82 juta atau hanya 0,55 persen. Sektor krusial seperti infrastruktur senilai Rp 43,16 miliar dan pendidikan sebesar Rp 1,65 miliar bahkan masih mencatatkan nol realisasi pada awal Agustus 2026. Sementara itu, Kabupaten Tapanuli Tengah mencatatkan realisasi penyerapan anggaran di angka 0,00 persen dari total alokasi Rp 123,73 miliar. Padahal, alokasi tersebut difokuskan untuk infrastruktur sebesar Rp 86,15 miliar, kesehatan sebesar Rp 8,82 miliar, dan pendidikan sebesar Rp 7,31 miliar.
Cara Menyimpan Blueberry agar Tetap Segar dan Bebas Jamur
Dampak dari lambatnya realisasi anggaran di daerah terdampak parah ini sangat dirasakan oleh masyarakat. Pada awal Agustus 2026, banjir susulan kembali menerjang Kabupaten Tapanuli Tengah akibat luapan Sungai Aek Silaga-laga dan jebolnya tanggul yang terus merendam kawasan permukiman. Wilayah di Kecamatan Tukka dan Kecamatan Badiri kembali terendam air karena kedua kawasan tersebut memang paling rawan dan menjadi langganan luapan air.
Di sisi lain, beberapa kabupaten berupaya memanfaatkan TKD tambahan ini untuk memperkuat sistem mitigasi bencana mereka. Kabupaten Dairi merancang pusat komando sederhana berbasis kontainer agar mudah dimobilisasi. Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Humbang Hasundutan menyiapkan regulasi penanggulangan bencana, peremajaan armada pemadam kebakaran, serta pengadaan mobil tangki air. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Humbang Hasundutan juga meremajakan ambulans yang rusak berat, mengembangkan pusat komando terintegrasi, serta membangun aplikasi pendataan dampak bencana berbasis digital.
BGN Batasi Konsumsi Makan Bergizi Gratis Maksimal 4 Jam
Langkah ke depan menuntut komitmen yang lebih kuat dari pemerintah daerah yang realisasinya masih minim. Sepanjang Juli 2026, Kementerian Dalam Negeri bersama Satgas PRR telah mengunjungi berbagai kabupaten dan kota untuk memantau dan melakukan coaching clinic terkait realisasi TKD tambahan. Tito Karnavian turut memperingatkan pemerintah daerah untuk mewaspadai fenomena iklim. Berdasarkan prediksi BMKG, fenomena El Ni帽o mulai terasa dari Juli hingga Oktober 2026, sehingga percepatan realisasi anggaran TKD tambahan menjadi sangat mendesak demi melindungi masyarakat.
